Updates.
TOKOH - Jauh sebelum namanya dikenal sebagai konsultan politik, pendiri lembaga survei, juru bicara kampanye presiden, hingga pejabat komunikasi di lingkar kekuasaan, Hasan Nasbi Batupahat memulai perjalanan hidupnya dari lingkungan Minangkabau yang kuat dengan tradisi pendidikan, agama, dan perdebatan gagasan.
Ia lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979. Ayahnya, Aliman Syahmi, dikenal sebagai seorang ulama di Kubang Putih. Dari garis ibu, Hasan juga memiliki hubungan keluarga dengan salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ibunya merupakan adik satu ayah dari tokoh yang akrab disapa Buya Syafii tersebut.
Lingkungan keluarga semacam itu membuat Hasan tumbuh di antara dua dunia yang kelak sering bersinggungan dalam perjalanan hidupnya: agama dan politik, tradisi dan gagasan modern, kampung halaman dan pusat kekuasaan nasional.
Perjalanannya kemudian membawa Hasan dari sekolah-sekolah di kampung halaman menuju Universitas Indonesia, dari kajian tentang Tan Malaka menuju penelitian politik, dari ruang redaksi menuju industri survei, dan akhirnya masuk ke lingkar komunikasi pemerintahan.
Dari Kubang Putiah Menuju Jakarta
Masa pendidikan dasar Hasan dijalani di Kampuang Nan Limo, Kubang Putiah, Banuhampu, Kabupaten Agam. Ia mengenyam pendidikan sekolah dasar dan madrasah tsanawiyah di daerah tersebut sebelum melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 2 Bukittinggi.
Bukittinggi dan Agam bukan sekadar tempat tumbuh baginya. Wilayah itu memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat pendidikan, pergerakan, dan intelektualisme Minangkabau. Dari kawasan inilah lahir banyak tokoh nasional dengan berbagai corak pemikiran.
Pada 1998, ketika Indonesia sedang mengalami salah satu perubahan politik terbesar dalam sejarah modernnya, Hasan berangkat ke Jakarta dan mulai kuliah di Universitas Indonesia.
Tahun itu menjadi tahun runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dasawarsa memimpin.
Reformasi membuka ruang politik baru. Mahasiswa kembali menjadi kekuatan penting dalam percakapan nasional.
Hasan pun tidak hanya duduk di ruang kuliah. Ia masuk ke dunia organisasi mahasiswa. Pada Oktober 2000, Hasan dipercaya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Indonesia.
Dunia politik yang kelak menjadi profesinya mulai dikenalnya bukan dari ruang kekuasaan, melainkan dari organisasi mahasiswa.
Berkenalan dengan Tan Malaka
Ketertarikan Hasan terhadap politik kemudian membawanya kepada salah satu figur paling menarik sekaligus kompleks dalam sejarah Indonesia: Tan Malaka.
Pada Juni 2002, Hasan menjadi salah seorang pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka. Ia tidak berhenti sebatas membaca buku.
Hasan bahkan pernah menjadi sekretaris Harry A. Poeze, peneliti asal Belanda yang dikenal luas melalui kajiannya mengenai kehidupan dan perjalanan politik Tan Malaka. Hubungan tersebut membuat Hasan bersentuhan langsung dengan pekerjaan penelitian sejarah dan penelusuran gagasan.
Pada Oktober 2004, ia menjadi salah seorang redaktur Buletin Madilog: Media Pembelajaran Masyarakat. Nama Madilog sendiri merujuk pada salah satu karya penting Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika.
Buletin tersebut hanya sempat terbit tiga kali dan beredar di lingkungan Universitas Indonesia. Namun perhatian Hasan terhadap Tan Malaka meninggalkan jejak lebih panjang.
Pada 2004, ia menulis buku Filosofi Negara Menurut Tan Malaka. Dua tahun kemudian, namanya kembali muncul sebagai salah seorang penulis buku Mewarisi Gagasan Tan Malaka.
Pada tahun yang sama dengan penerbitan buku pertamanya, Hasan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004. Dari sinilah jalur profesionalnya mulai terbentuk.
Singgah di Dunia Jurnalistik
Hasan sempat memilih dunia jurnalistik. Sekitar 2005 hingga 2006, ia bekerja sebagai wartawan Kompas. Pengalaman tersebut relatif singkat, tetapi dunia jurnalistik memberinya kesempatan melihat bagaimana sebuah peristiwa politik diterjemahkan menjadi informasi untuk masyarakat.
Ia belajar bertemu narasumber. Membaca peristiwa. Memahami bagaimana pernyataan politik dapat menghasilkan persepsi publik.
Kemampuan semacam itu kelak menjadi sangat relevan ketika Hasan berpindah dari posisi orang yang memberitakan politik menjadi orang yang membaca, mengukur, dan ikut merancang komunikasi politik.
Setelah meninggalkan dunia jurnalistik, pada 2006 ia kembali ke lingkungan akademik. Hasan menjadi peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia hingga 2008. Dari sana, ia semakin dalam memasuki dunia penelitian opini publik dan perilaku politik. Kemudian lahirlah sebuah lembaga yang membuat namanya semakin dikenal.
Mendirikan Cyrus Network
Setelah meninggalkan Pusat Kajian Politik UI, Hasan mendirikan Cyrus Network. Lembaga tersebut bergerak dalam penelitian, survei, dan konsultasi politik.
Politik Indonesia ketika itu sedang mengalami perubahan besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang di berbagai wilayah. Partai politik, calon kepala daerah, dan berbagai kelompok kepentingan semakin membutuhkan survei untuk mengetahui peta dukungan masyarakat.
Survei bukan lagi hanya menjadi instrumen akademik. Ia berubah menjadi alat strategis dalam pertarungan politik. Di dunia inilah Hasan menemukan salah satu panggung utamanya. Ia berada di persimpangan antara angka, perilaku pemilih, strategi kampanye, komunikasi politik, dan pengambilan keputusan. Salah satu pertemuan penting dalam perjalanan politiknya terjadi pada Desember 2011.
Bertemu Joko Widodo
Ketika itu, Hasan berkenalan dengan Joko Widodo, yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Nama Jokowi sebenarnya telah dikenal karena gaya kepemimpinannya di Solo, tetapi belum menjadi figur sebesar beberapa tahun kemudian.
Cyrus Network melakukan survei. Hasilnya membuat Hasan melihat peluang politik. Joko Widodo dinilai memiliki potensi untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Gagasan itu pada awalnya mungkin terdengar berani. Jokowi bukan tokoh politik utama Jakarta. Ia datang dari Solo dan harus menghadapi struktur politik ibu kota yang jauh lebih kompleks.
Namun Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 kemudian menjadi salah satu momentum perubahan politik Indonesia.
Joko Widodo maju berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Hasan tidak sekadar mengamati dari kejauhan. Pada 2012, ia menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama.
Pasangan itu akhirnya memenangkan pemilihan. Kemenangan tersebut mengubah peta politik nasional. Bagi Hasan, peristiwa itu juga menempatkannya semakin dekat dengan dunia konsultan dan strategi politik praktis.
Dari Jokowi hingga Teman Ahok
Hubungan Hasan dengan dinamika politik Jakarta berlanjut. Beberapa tahun setelah Pilkada 2012, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersiap menghadapi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berikutnya.
Pada 2016 muncul gerakan Teman Ahok, yang mendorong pencalonan Ahok melalui pengumpulan dukungan masyarakat. Hasan ikut terlibat. Bersama enam orang rekannya, ia disebut memberikan modal sekitar Rp500 juta untuk mendukung aktivitas awal Teman Ahok.
Keterlibatan tersebut memperlihatkan bagaimana posisi Hasan telah berkembang. Ia bukan lagi hanya peneliti politik. Ia berada dalam jejaring relawan, konsultan, survei, komunikasi, sekaligus mobilisasi dukungan politik.
Namun politik selalu bergerak. Tokoh yang hari ini menjadi sekutu dapat berada pada posisi berbeda beberapa tahun kemudian. Begitu pula Hasan.
Politik, Prediksi, dan Sebuah Taruhan Alphard
Menjelang Pemilihan Presiden 2024, dinamika politik menghadirkan cerita lain. Pada Januari 2023, Hasan membuat perjanjian taruhan dengan Sunny Tanuwidjaja terkait kemungkinan Anies Baswedan berhasil maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2024.
Barang yang dipertaruhkan bukan sesuatu yang kecil. Sebuah Toyota Alphard. Peristiwa itu ramai dibicarakan karena memperlihatkan betapa kuatnya keyakinan politik masing-masing pihak mengenai pencalonan Anies.
Namun dinamika politik kembali menunjukkan bahwa prediksi dapat berubah. Anies akhirnya benar-benar maju sebagai calon presiden. Sementara itu Hasan bergerak ke poros politik yang berbeda. Dalam Pemilihan Presiden 2024, ia bergabung dengan kubu Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Menjadi Juru Bicara Prabowo-Gibran
Hasan kemudian menjadi salah seorang Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Peran tersebut sangat berbeda dengan pekerjaan peneliti yang berada di belakang layar.
Sebagai juru bicara, setiap kalimat memiliki konsekuensi. Pernyataan harus disusun cepat. Serangan politik harus dijawab. Program harus diterjemahkan. Isu yang berkembang di media harus direspons.
Pengalaman sebagai wartawan, peneliti politik, pendiri lembaga survei, dan konsultan komunikasi bertemu dalam satu pekerjaan.
Prabowo-Gibran kemudian memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Tetapi sebelum pergantian pemerintahan berlangsung sepenuhnya, Hasan memperoleh tugas lain.
Kali ini bukan lagi sebagai bagian dari tim kampanye. Ia masuk secara resmi ke pemerintahan.
Masuk ke Istana
Pada 19 Agustus 2024, Hasan Nasbi diangkat menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia.
Lembaga tersebut merupakan institusi baru. Posisi Hasan menjadi menarik karena ia berada pada periode transisi antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Setelah bertahun-tahun menganalisis bagaimana pemerintah dan politisi berkomunikasi kepada masyarakat, Hasan kini berada di posisi yang harus menjalankan komunikasi itu sendiri.
Tugasnya tidak sederhana. Komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan menyampaikan kebijakan. Ia juga harus menghadapi kritik publik, krisis komunikasi, pemberitaan media, informasi yang berseliweran di media sosial, hingga perbedaan pandangan di dalam masyarakat.
Dan di sinilah salah satu periode paling kontroversial dalam perjalanan Hasan dimulai.
Kepala Babi untuk Jurnalis Tempo
Pada Maret 2025, publik dikejutkan oleh teror terhadap jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, yang dikenal dengan panggilan Cica.
Ia menerima kiriman berupa kepala babi yang telah terpenggal dari pengirim yang tidak dikenal. Kasus tersebut memunculkan kecaman karena dipandang sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis.
Sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, tanggapan Hasan menjadi perhatian. Ia melontarkan komentar yang pada intinya menyebut kepala babi tersebut sebaiknya dimasak saja.
Kalimat itu segera memicu kritik. Sejumlah pihak menilai komentar tersebut tidak menunjukkan empati terhadap seorang jurnalis yang sedang mengalami intimidasi. Kritik juga muncul karena Hasan, sebagai pejabat komunikasi pemerintah, dinilai seharusnya mampu menjadi jembatan antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti termasuk figur publik yang menyoroti tanggapan tersebut.
Kontroversi membesar. Komentar Hasan kemudian juga disebut mendapat penilaian negatif dari Presiden Prabowo Subianto, yang menggambarkannya sebagai pernyataan yang keliru dan ceroboh.
Bagi seseorang yang sepanjang kariernya bergelut dengan komunikasi politik, episode tersebut menjadi ironi tersendiri. Satu kalimat dapat mengubah arah pemberitaan. Dan satu tanggapan dapat menjadi krisis komunikasi itu sendiri.
Mengajukan Pengunduran Diri
Pada 21 April 2025, Hasan mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Namun perjalanan itu belum benar-benar berakhir.
Pada awal Mei 2025, setelah adanya arahan Presiden Prabowo agar dirinya tetap menjalankan tugas, Hasan kembali melanjutkan pekerjaannya.
Ia bertahan hingga beberapa bulan berikutnya. Perubahan kelembagaan kemudian terjadi. Pada 17 September 2025, Kantor Komunikasi Kepresidenan secara resmi dibubarkan dan fungsi komunikasinya dialihkan kepada Badan Komunikasi Pemerintah.
Dengan pembubaran lembaga tersebut, tugas Hasan sebagai kepala kantor berakhir. Namun ia tidak sepenuhnya meninggalkan lingkar pemerintahan.
Dari Kantor Komunikasi ke Pertamina
Tidak lama setelah berakhirnya Kantor Komunikasi Kepresidenan, pada September 2025 Hasan Nasbi mendapat posisi baru.
Ia diangkat menjadi Komisaris Pertamina. Perjalanan seorang mahasiswa ilmu politik dari Kubang Putiah kini telah membawanya masuk ke salah satu perusahaan milik negara paling strategis di Indonesia.
Di sisi lain, kiprahnya dalam lingkungan kepresidenan juga berlanjut melalui posisi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi sebagaimana disebutkan dalam catatan biografinya.
Perjalanan tersebut memperlihatkan transformasi panjang. Dari aktivis mahasiswa menjadi peneliti. Dari wartawan menjadi konsultan. Dari konsultan menjadi juru bicara. Dari juru bicara menjadi pejabat pemerintah. Dan dari komunikasi politik menuju jajaran perusahaan negara.
Kekayaan dan Sorotan terhadap Pejabat Publik
Masuknya Hasan ke jabatan publik juga membuat informasi mengenai kekayaannya menjadi bagian dari perhatian masyarakat. Dalam laporan harta kekayaan yang disebutkan dalam catatan biografinya, total kekayaan Hasan tercatat sekitar Rp41, 33 miliar.
Komposisinya antara lain terdiri atas sembilan bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp13, 96 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bogor. Ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai sekitar Rp9, 51 miliar, terdiri dari lima mobil dan satu sepeda motor. Kas dan setara kas mencapai sekitar Rp17, 69 miliar, sementara harta lainnya sekitar Rp735 juta. Pada saat yang sama, kewajibannya berupa utang tercatat sekitar Rp575 juta.
Sebagaimana pejabat publik lainnya, laporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme keterbukaan kekayaan pejabat negara.
Hidup di Tengah Politik yang Selalu Berubah
Perjalanan Hasan Nasbi menarik karena sulit ditempatkan dalam satu kotak sederhana. Ia pernah mempelajari Tan Malaka. Pernah menjadi wartawan. Menjadi peneliti politik Universitas Indonesia. Mendirikan lembaga survei. Mendorong Joko Widodo maju di Jakarta. Menjadi koordinator relawan Jokowi-Ahok. Mendukung Teman Ahok. Terlibat perdebatan mengenai pencalonan Anies Baswedan. Kemudian berdiri sebagai juru bicara Prabowo-Gibran. Lalu masuk ke pemerintahan.
Lintasan itu memperlihatkan satu karakter dunia politik: posisi, koalisi, dan hubungan politik dapat berubah seiring waktu. Tetapi ada satu benang merah yang hampir selalu mengikuti perjalanan Hasan.
Komunikasi politik.
Sejak membaca pemikiran Tan Malaka, bekerja sebagai wartawan, melakukan survei, mengelola strategi kampanye, hingga akhirnya memimpin komunikasi kepresidenan, Hasan selalu berada di sekitar pertarungan gagasan dan persepsi publik.
Dari Madilog hingga Istana
Jika kehidupan Hasan Nasbi dilihat dari titik awalnya, jaraknya terasa jauh. Seorang anak ulama dari Kubang Putiah datang ke Jakarta pada 1998 untuk belajar ilmu politik. Ia memasuki HMI. Mengkaji Tan Malaka. Menjadi sekretaris seorang peneliti sejarah. Mengurus buletin kecil bernama Madilog yang hanya tiga kali terbit. Menulis buku tentang filosofi negara. Menjadi wartawan. Lalu beralih menjadi peneliti.
Tidak ada jaminan bahwa jalan itu akan membawanya ke pusat kekuasaan. Namun politik mempunyai jalannya sendiri. Survei membawanya bertemu calon pemimpin. Kampanye membawanya masuk ke jaringan kekuasaan. Komunikasi membawanya ke Istana.
Dan ketika akhirnya ia berada di dalam pemerintahan, Hasan justru berhadapan dengan tantangan yang sejak lama ia pelajari dari luar: bagaimana sebuah kekuasaan berbicara kepada rakyatnya.
Perjalanan itu juga menunjukkan bahwa keahlian komunikasi tidak membuat seseorang terbebas dari kesalahan komunikasi. Kontroversi mengenai tanggapannya terhadap teror kepada jurnalis Tempo menjadi salah satu episode yang akan terus melekat dalam catatan karier publiknya.
Tetapi kehidupan politik tidak berhenti pada satu episode. Hasan terus bergerak. Dari Bukittinggi ke Depok. Dari Tan Malaka ke survei elektoral. Dari Jokowi-Ahok ke Prabowo-Gibran. Dari ruang penelitian ke ruang komunikasi kepresidenan. Dari kampus menuju perusahaan negara.
Hasan Nasbi adalah cerita tentang seorang anak Minangkabau yang menjadikan politik dan komunikasi sebagai jalan hidup—sebuah perjalanan panjang yang membawanya dari diskusi mengenai negara dalam pemikiran Tan Malaka hingga berada di ruang tempat negara itu sendiri membangun pesan kepada masyarakat. (PERS)
