Updates.
TOKOH - Perjalanan Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D. memperlihatkan bagaimana dunia akademik, penelitian, dan kebijakan publik dapat bertemu dalam satu lintasan pengabdian. Lahir pada 22 Mei 1958, Dewi tumbuh dalam keluarga Minangkabau yang sangat dekat dengan tradisi intelektual. Dari lingkungan keluarga itulah minatnya terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat, politik, dan hubungan internasional berkembang hingga kemudian membawanya menjadi salah satu ilmuwan politik dan pemikir kebijakan luar negeri Indonesia yang dikenal luas.
Dewi lahir dari pasangan Khaidir Anwar dan Wahidar. Ayahnya berasal dari Lintau Buo, Tanah Datar, sedangkan ibunya berasal dari VII Koto Talago, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kedua orang tuanya merupakan akademisi dan ilmuwan. Sang ayah dikenal sebagai ahli sosiolinguistik dan pernah mengajar sekitar dua dekade di Universitas London. Lingkungan keluarga yang demikian membuat pendidikan dan kehidupan intelektual menjadi sesuatu yang akrab bagi Dewi sejak kecil. Adiknya, Desi Anwar, kemudian juga dikenal luas sebagai presenter berita.
Sebagian perjalanan pendidikan Dewi berlangsung jauh dari Indonesia. Ia menempuh pendidikan menengah di London, Inggris, dan menyelesaikan secondary school di kota tersebut. Kehidupan di London kemudian membuka jalannya menuju pendidikan tinggi di salah satu institusi yang kuat dalam kajian Asia dan Afrika.
Dewi melanjutkan studi di School of Oriental and African Studies atau SOAS, University of London. Di universitas tersebut, ia menempuh pendidikan sarjana dan kemudian melanjutkannya hingga meraih gelar Master of Arts. Lingkungan akademik SOAS memperluas pemahamannya mengenai kawasan Asia, Afrika, politik, dan dinamika masyarakat internasional, bidang-bidang yang kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan intelektual dan profesionalnya.
Pendidikan Dewi tidak berhenti di Inggris. Ia kemudian menuju Australia untuk melanjutkan pendidikan doktoral di Monash University, Melbourne. Pada 1990, ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy atau Ph.D. setelah melalui pendidikan akademik yang juga mencakup pencapaian Bachelor of Arts with Honours. Jenjang pendidikan itu memperkuat fondasinya sebagai ilmuwan politik sekaligus membuka jalan menuju karier panjang dalam penelitian, kebijakan publik, hubungan internasional, dan diplomasi.
Namun sebelum gelar doktor tersebut diraih, Dewi sebenarnya telah memulai pengabdiannya sebagai peneliti di Indonesia. Pada 1 Maret 1984, ia bergabung sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.
Di lembaga tersebut, Dewi berkembang sebagai pengamat politik dan peneliti. Ia menekuni berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik Indonesia, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, keamanan kawasan, dan perkembangan Asia Tenggara. Karier penelitiannya terus meningkat hingga ia mencapai jenjang Profesor Riset.
Pengalaman panjang di LIPI membuat Dewi tidak hanya dikenal sebagai akademisi yang bekerja di balik meja penelitian. Ia juga menjadi salah seorang pemikir yang sering diminta memberikan pandangan mengenai politik dan hubungan luar negeri Indonesia.
Pada periode 2001 hingga 2010, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua LIPI bidang Ilmu Sosial dan Humaniora. Hampir satu dekade berada dalam posisi tersebut, Dewi ikut terlibat dalam pengembangan penelitian sosial dan humaniora di salah satu lembaga penelitian utama Indonesia. Namun perjalanan kariernya tidak hanya berlangsung di dunia penelitian.
Ketika Indonesia memasuki masa perubahan politik besar pada akhir 1990-an, Dewi mulai terlibat langsung dalam lingkungan pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, ia dipercaya menjadi Asisten Presiden untuk Urusan Politik Internasional pada Mei hingga Juli 1998. Masa itu merupakan periode yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Reformasi baru saja dimulai, sistem politik mengalami perubahan cepat, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.
Tidak lama kemudian, pada Agustus 1998 hingga November 1999, Dewi menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Luar Negeri. Dalam periode tersebut, ia juga menjalankan tugas sebagai Juru Bicara Presiden.
Peran ini menempatkannya dalam posisi yang mempertemukan keahlian akademik dengan kebutuhan pemerintahan. Ia tidak lagi hanya menganalisis kebijakan dari luar, tetapi berada di lingkungan yang secara langsung terlibat dalam komunikasi dan pengambilan kebijakan negara. Setelah pemerintahan B.J. Habibie berakhir, kiprah Dewi dalam pemerintahan tetap berlanjut.
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, Dewi memperoleh kepercayaan untuk bekerja di lingkungan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak 25 Oktober 2010, ia menjabat sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pendukung Program Pemerintah, dan dalam perjalanan tugasnya juga dikenal pernah menduduki posisi deputi sekretaris Wakil Presiden.
Peran tersebut semakin memperlihatkan bagaimana karier Dewi bergerak di antara dua dunia yang saling berkaitan: ilmu pengetahuan dan kebijakan.
Di satu sisi, ia tetap seorang peneliti yang terbiasa bekerja dengan analisis, data, dan kajian akademik. Di sisi lain, pengalaman pemerintahan mempertemukannya dengan kebutuhan nyata pengambilan keputusan, diplomasi, serta hubungan antara Indonesia dan masyarakat internasional.
Dewi juga terus aktif di lingkungan perguruan tinggi. Ia menjadi Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Indonesia, sekaligus ikut membagikan pengalaman akademik dan kebijakannya kepada generasi mahasiswa berikutnya.
Pengalaman mengajarnya bahkan melintasi batas negara. Pada Januari hingga Mei 2007, Dewi menjadi Profesor Tamu di Johns Hopkins University, Washington, D.C.
Kiprah internasional sebenarnya telah menjadi bagian dari perjalanan akademiknya sejak jauh sebelumnya.
Pada 1989, Dewi pernah menjadi Research Fellow di Institute of Southeast Asian Studies, Singapura. Kemudian pada 1990 hingga 1991, ia memperoleh kesempatan menjadi Congressional Fellow di Kongres Amerika Serikat, Washington, D.C.
Pengalaman tersebut memberinya kesempatan melihat secara langsung bagaimana penelitian, politik, dan pembuatan kebijakan berjalan di lingkungan internasional.
Dari sana, jaringan dan keterlibatannya semakin meluas.
Dewi dipercaya menjadi anggota dan penasihat dalam berbagai lembaga internasional, termasuk Dewan Penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlucutan Senjata, International Council of the Asia Society di New York, Weapons of Mass Destruction Commission, serta International Advisory Board of the Asia-Pacific College of Diplomacy di Australian National University.
Keterlibatannya dalam berbagai lembaga tersebut memperlihatkan salah satu bidang yang menjadi perhatian utama Dewi sepanjang kariernya: hubungan internasional, keamanan, diplomasi, serta posisi Indonesia dan Asia Tenggara dalam percaturan global.
Di Indonesia, kiprahnya juga berkembang melalui berbagai lembaga penelitian dan kebijakan.
|
Baca juga:
Moeslim Taher, Dari Sigli Membangun Jayabaya
|
Dewi terlibat aktif di The Habibie Center, termasuk sebagai Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta Direktur Kegiatan dan Penelitian. Ia juga dikenal sebagai Direktur Riset The Habibie Center.
Selain itu, Dewi menjadi Profesor Peneliti sekaligus anggota Dewan Penasihat di Center for Information and Development Studies atau CIDES.
Rangkaian aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan intelektual Dewi tidak pernah benar-benar terpisah dari persoalan kebijakan publik.
Baginya, penelitian tidak hanya menghasilkan makalah atau buku. Pengetahuan juga dapat digunakan untuk membantu memahami masalah bangsa, membentuk kebijakan, dan memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.
Salah satu bidang yang paling kuat melekat pada nama Dewi Fortuna Anwar adalah ASEAN dan politik luar negeri Indonesia.
Ia dikenal sebagai salah satu ahli Indonesia dalam kajian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tersebut. Pemikirannya banyak berkaitan dengan bagaimana ASEAN berkembang, bagaimana negara-negara Asia Tenggara membangun kerja sama, serta bagaimana kawasan ini dapat memainkan peran lebih besar dalam politik internasional.
Pengalaman akademik, penelitian, dan kebijakannya kemudian membuat Dewi ikut memberi pengaruh terhadap diskursus mengenai posisi Indonesia di kawasan dan dunia.
Kiprahnya dalam membawa persoalan kebijakan luar negeri lebih dekat kepada masyarakat juga terlihat melalui keterlibatannya dalam pendirian Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI bersama Dino Patti Djalal dan sejumlah tokoh lainnya.
Gagasan dasarnya sederhana tetapi penting: kebijakan luar negeri tidak seharusnya hanya menjadi pembicaraan diplomat, pejabat, akademisi, atau elite politik.
Masyarakat juga perlu memahami bagaimana dunia internasional memengaruhi Indonesia dan bagaimana keputusan Indonesia di tingkat global dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Melalui FPCI, pembahasan mengenai diplomasi dan kebijakan luar negeri berusaha dibawa lebih dekat kepada masyarakat luas.
Perkembangan itu kemudian menjangkau lingkungan perguruan tinggi melalui berbagai FPCI Chapter di universitas-universitas Indonesia. Mahasiswa mendapat ruang untuk berdiskusi mengenai diplomasi, ASEAN, geopolitik, dan hubungan internasional.
Dengan cara itu, pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri tidak hanya berhenti di ruang kementerian atau seminar akademik, tetapi ikut berkembang di kalangan generasi muda.
Nama Dewi juga tetap dikenal dalam berbagai forum internasional.
Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Centre for Humanitarian Dialogue, serta Dewan Penasihat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk isu perlucutan senjata. Ia juga terlibat dalam kegiatan penelitian yang berhubungan dengan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI.
Keterlibatan tersebut semakin menegaskan bahwa bidang keamanan internasional, perdamaian, dan diplomasi menjadi bagian penting dari perjalanan intelektualnya.
Pengabdian panjang Dewi di dunia penelitian juga memperoleh berbagai pengakuan.
Pada 1996, ia pernah memperoleh penghargaan sebagai Peneliti Muda Terbaik.
Pada 22 Juni 2000, Dewi mencapai jenjang Ahli Peneliti Utama pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI.
Puluhan tahun kemudian, kiprahnya kembali memperoleh penghargaan internasional ketika pada 2024 ia menerima gelar kehormatan Timor Leste kategori “Collar”.
Jika perjalanan Dewi Fortuna Anwar ditarik dalam satu garis panjang, terlihat sebuah lintasan yang konsisten.
Ia tumbuh dalam keluarga akademisi.
Menempuh pendidikan di London.
Mendalami kajian politik dan kawasan di SOAS.
Menyelesaikan pendidikan doktoral di Australia.
Menjadi peneliti LIPI.
Masuk ke lingkungan pemerintahan.
Menjadi juru bicara Presiden.
Bekerja di lingkungan Wakil Presiden.
Mengajar sebagai guru besar.
Menjadi peneliti dan penasihat di berbagai lembaga internasional.
Dan pada saat yang sama, ikut membuka ruang agar masyarakat Indonesia semakin memahami kebijakan luar negeri.
Perjalanan itu memperlihatkan bahwa batas antara ilmu pengetahuan dan kebijakan tidak selalu harus kaku.
Seorang peneliti dapat membantu pemerintah memahami dunia.
Seorang akademisi dapat ikut membentuk diskursus kebijakan.
Dan seseorang yang bekerja dalam pemerintahan tetap dapat mempertahankan pijakan ilmiah dalam melihat persoalan.
Di situlah posisi Dewi Fortuna Anwar menjadi menarik.
Ia bukan hanya seorang pengamat yang melihat politik dari kejauhan.
Ia pernah berada di ruang penelitian, ruang kuliah, lingkungan pemerintahan, hingga forum internasional tempat persoalan keamanan dan diplomasi dibicarakan.
Dari akar keluarga Minangkabau hingga pusat-pusat akademik di London, Melbourne, Washington, Singapura, dan Jakarta, perjalanan Prof. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Ph.D. memperlihatkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat bergerak menjadi pemikiran, pemikiran berkembang menjadi kebijakan, dan kebijakan pada akhirnya ikut menentukan bagaimana Indonesia menempatkan dirinya di tengah dunia.
Jejak terbesarnya terletak pada upaya menjaga agar diplomasi dan politik luar negeri tidak hanya berbicara tentang hubungan antarnegara, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memahami kepentingannya sendiri, membangun posisinya di ASEAN, dan hadir sebagai bagian penting dalam percaturan internasional. (PERS)
