TOKOH - Jenderal Polisi (Purn.) Awaloedin Djamin merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sepanjang hidupnya, ia tidak hanya mengabdi sebagai perwira polisi, tetapi juga sebagai akademikus, menteri, diplomat, dan pendidik yang memberi perhatian besar terhadap pengembangan ilmu kepolisian.

Lahir di Padang pada 26 September 1927, Awaloedin menjalani perjalanan panjang dari seorang pemuda Minangkabau hingga dipercaya memimpin Polri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada periode 1978–1982.

Baca juga: Desi Anwar, Suara Berita yang Tumbuh di Tengah Dunia Ilmu dan Perjalanan

Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Ampera, menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat, serta memimpin berbagai lembaga pemerintahan. Namun, di antara beragam jabatan itu, pendidikan dan profesionalisme kepolisian selalu menempati ruang penting dalam pengabdiannya.

Tumbuh dari Keluarga Terpandang di Padang

Awaloedin Djamin lahir dalam keluarga Minangkabau yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Baca juga: Ruby Zukri Alamsyah, Menelusuri Jejak Digital di Balik Perkara Besar

Ayahnya, Marah Djamin, berasal dari keluarga bangsawan Padang. Dari garis ayah, Awaloedin merupakan cucu Soetan Basri, anak Marah Oejoeb yang bergelar Marah Maharadja Besar. Tokoh tersebut dikenal sebagai regent terakhir Padang.

Ibunya, Zulhidjah, merupakan putri seorang demang bernama Iljas Bagindo Saripado.

Baca juga: Indrawadi Tamin, Dari Ruang Redaksi hingga Istana Negara

Lingkungan keluarga tersebut memperkenalkan Awaloedin kepada nilai kepemimpinan, tanggung jawab, dan pelayanan publik sejak usia muda. Ia juga memiliki seorang adik bernama Zoraidah, yang kemudian dikenal sebagai ibu dari politikus Evita Nursanty.

Masa pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama dijalaninya di Padang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Bukittinggi.

Baca juga: Basir Barthos, Dari Ruang Kelas Kontrakan hingga Mendirikan Universitas Borobudur

Padang dan Bukittinggi pada masa itu merupakan dua pusat pendidikan penting di Sumatera Barat. Di tengah perubahan politik dan perjuangan menuju kemerdekaan, Awaloedin tumbuh sebagai bagian dari generasi yang menyaksikan langsung lahirnya sebuah negara baru.

Dari Fakultas Ekonomi Menuju Kepolisian

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Awaloedin sempat menempuh studi di Fakultas Ekonomi pada periode 1949–1950.

Baca juga: Edison Munaf, Ilmuwan Kimia yang Mengabdikan Hidup untuk Ilmu Pengetahuan

Namun, perjalanan hidup membawanya ke bidang yang berbeda. Ia memilih masuk menjadi anggota kepolisian dan kemudian mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Keputusan tersebut menjadi awal pengabdian panjangnya di lingkungan Polri.

Awaloedin menyelesaikan pendidikan di PTIK pada tahun 1955. Pendidikan itu tidak hanya membekalinya dengan pengetahuan mengenai tugas-tugas kepolisian, tetapi juga menumbuhkan ketertarikannya terhadap administrasi, organisasi, serta pengembangan profesi polisi.

Pada 25 April 1955, bersama 23 mahasiswa lainnya, ia ikut mendirikan Ikatan Mahasiswa Djakarta atau IMADA.

Keterlibatan dalam organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa sejak muda Awaloedin tidak hanya berfokus pada pendidikan formal. Ia juga memiliki perhatian terhadap organisasi, kepemimpinan, dan kehidupan kaum terpelajar di ibu kota.

Baca juga: Donal Fariz, Dari Kampus Andalas Menuju Barisan Penjaga Integritas

Setelah lulus dari PTIK, ia ditempatkan di bagian Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara. Penugasan tersebut memberinya kesempatan memahami Polri dari sisi administrasi dan kelembagaan.

Pada tahun 1958, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Umum Sekretariat Jawatan Kepolisian Negara.

Pengalaman bekerja di lingkungan sekretariat membuat Awaloedin memahami bahwa kekuatan kepolisian tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petugas di lapangan. Sebuah organisasi juga memerlukan administrasi yang tertib, perencanaan yang kuat, dan sumber daya manusia yang terdidik.

Menuntut Ilmu ke Amerika Serikat

Keinginan Awaloedin untuk memperdalam ilmu membawanya melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.

Ia belajar di University of Pittsburgh, kemudian meneruskan studi di University of Southern California. Di negara tersebut, Awaloedin mendalami berbagai bidang yang berkaitan dengan administrasi, organisasi, dan kepolisian.

Baca juga: Djamaluddin Adinegoro, Dari Nama Samaran Menjadi Pelopor Jurnalistik Indonesia

Pada tahun 1962, ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy atau Ph.D.

Pencapaian itu menjadikannya salah satu perwira polisi Indonesia pada masa tersebut yang memiliki pendidikan akademik tinggi dari luar negeri.

Bagi Awaloedin, pendidikan bukan sekadar jalan untuk memperoleh gelar. Pengetahuan yang diperolehnya digunakan untuk membantu membangun Polri menjadi lembaga yang lebih modern, terorganisasi, dan profesional.

Setelah kembali ke Indonesia, ia membagikan pengetahuannya kepada para calon perwira polisi melalui kegiatan mengajar di PTIK.

Pada tahun 1964, Awaloedin diangkat menjadi lektor luar biasa dan guru besar di lembaga pendidikan tersebut.

Baca juga: Shofwan Karim Elhussein, Dari Desa Sirih Sekapur Menuju Panggung Pendidikan, Organisasi, dan Politik

Sejak saat itu, dunia kepolisian dan dunia akademik berjalan beriringan dalam kehidupannya.

Memasuki Pemerintahan dan Politik Nasional

Kemampuan Awaloedin dalam bidang administrasi dan organisasi membuatnya memperoleh berbagai kepercayaan dari pemerintah.

Pada tahun 1964, ia menjabat sebagai Direktur Kekaryaan Departemen Angkatan Kepolisian. Dalam periode yang hampir bersamaan, ia juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari tahun 1964 hingga 1966.

Pada tahun 1965, Awaloedin dipercaya menjadi anggota Musyawarah Pembantu Perencana Nasional.

Rangkaian jabatan tersebut memperlihatkan bahwa perannya mulai meluas. Ia tidak lagi hanya bekerja dalam lingkup kepolisian, tetapi ikut terlibat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga: Djohan Yoga, Mengubah Cara Berpikir, Membuka Jalan Menuju Potensi Tanpa Batas

Pada tahun 1966, Awaloedin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Ampera.

Sebagai menteri, ia memasuki bidang yang berbeda dari tugas kepolisian. Ia harus berhadapan dengan persoalan tenaga kerja, hubungan industrial, kesempatan kerja, serta kehidupan para pekerja pada masa transisi politik yang penuh tantangan.

Masa jabatannya sebagai menteri memperkaya pengalamannya dalam memahami pemerintahan dan persoalan sosial masyarakat.

Setelah itu, pada tahun 1968, ia kembali memperoleh tugas di lingkungan kepolisian sebagai Deputi Panglima Angkatan Kepolisian untuk Urusan Khusus pada masa kepemimpinan Kapolri Hoegeng Imam Santoso.

Bekerja bersama Hoegeng mempertemukannya dengan salah satu tokoh kepolisian yang dikenal kuat dalam integritas dan keteladanan.

Baca juga: Moeslim Taher, Dari Sigli Membangun Jayabaya

Memimpin Lembaga Administrasi Negara

Pada tahun 1970, Awaloedin dipercaya menjadi Direktur Lembaga Administrasi Negara.

Jabatan tersebut sesuai dengan perhatian dan keahliannya dalam bidang administrasi publik. Di lembaga itu, ia terlibat dalam pengembangan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kemampuan aparatur negara.

Awaloedin memahami bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan pegawai yang profesional, sistem kerja yang jelas, serta kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan.

Pengalaman memimpin Lembaga Administrasi Negara semakin memperkuat pandangannya mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan, dan pengembangan kelembagaan.

Gagasan-gagasan tersebut kelak turut memengaruhi cara dirinya memimpin Polri.

Baca juga: Antoni Tsaputra, Perjalanan Panjang Menembus Batas Lewat Pendidikan

Menjalankan Tugas Diplomatik di Jerman Barat

Pada tahun 1976, Awaloedin mendapat tugas baru sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman Barat.

Penugasan tersebut membawanya memasuki dunia diplomasi. Ia mewakili kepentingan Indonesia serta membangun hubungan dengan salah satu negara penting di Eropa.

Sebagai diplomat, Awaloedin harus memahami bukan hanya persoalan politik, tetapi juga hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan kerja sama internasional.

Pengalaman tinggal di Jerman Barat memberinya kesempatan mengamati sistem pemerintahan dan organisasi kepolisian di negara maju.

Namun, tugas diplomatiknya tidak berlangsung hingga akhir masa penempatan. Pemerintah memanggilnya pulang ke Jakarta untuk mengemban amanah yang lebih besar.

Baca juga: Dewi Fortuna Anwar, Dari Dunia Akademik ke Panggung Diplomasi Indonesia

Dipanggil Pulang untuk Memimpin Polri

Pada 26 September 1978, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-51, Awaloedin Djamin dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Ia menggantikan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo dan memimpin Polri selama empat tahun, hingga tahun 1982.

Pengangkatannya menjadi Kapolri merupakan puncak perjalanan panjang seorang perwira yang memiliki pengalaman di bidang kepolisian, pemerintahan, akademik, administrasi, dan diplomasi.

Awaloedin memimpin Polri dengan pendekatan kelembagaan. Ia berupaya mendorong organisasi kepolisian agar menjadi lebih dinamis dan profesional.

Baginya, kepolisian tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan dan kekuatan. Polri harus memiliki anggota yang terdidik, organisasi yang tertata, aturan yang jelas, dan kemampuan melayani masyarakat.

Pengalaman akademik membuat Awaloedin menaruh perhatian besar terhadap pendidikan serta pengembangan profesi kepolisian.

Ia mendorong agar polisi memahami hukum, administrasi, ilmu sosial, dan perkembangan masyarakat. Seorang polisi tidak hanya harus mampu bertindak di lapangan, tetapi juga harus mengerti mengapa tindakan tersebut dilakukan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya.

Lahirnya KUHAP Nasional

Salah satu peristiwa penting pada masa kepemimpinan Awaloedin Djamin adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebelum lahirnya KUHAP, Indonesia masih menggunakan Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR sebagai dasar hukum acara pidana. Aturan tersebut merupakan produk pemerintahan kolonial Belanda.

Seiring perkembangan negara Indonesia, HIR dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan sistem peradilan nasional.

Pemerintah kemudian menyusun hukum acara pidana yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri.

Dalam proses tersebut, Polri turut memberikan pokok-pokok pikiran bagi penyusunan materi KUHAP. Sebagai Kapolri, Awaloedin berada pada masa ketika kepolisian harus menyesuaikan cara kerja penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan hukum yang baru.

KUHAP memperkenalkan berbagai prinsip penting dalam proses pidana, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, serta perlindungan hak tersangka.

Bagi Polri, penerapan KUHAP menuntut perubahan besar. Petugas kepolisian harus memahami prosedur hukum, batas kewenangan, serta kewajiban menghormati hak setiap orang yang berhadapan dengan proses pidana.

Awaloedin memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari usaha membangun kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab secara hukum.

Membangun Polri melalui Pendidikan

Ketika masa jabatannya sebagai Kapolri berakhir pada tahun 1982, Awaloedin tidak menjauh dari dunia kepolisian.

Ia justru kembali ke bidang yang sejak awal sangat dicintainya, yaitu pendidikan.

Awaloedin bersedia menjabat sebagai Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Keputusannya menerima jabatan tersebut memperlihatkan sikap yang tidak terikat pada gengsi kekuasaan.

Sebagai mantan Kapolri, ia sebenarnya telah menduduki salah satu jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, ia tidak merasa bahwa menjadi dekan merupakan penurunan kedudukan.

Baginya, jabatan bukan sekadar lambang kehormatan. Jabatan adalah ruang pengabdian.

PTIK merupakan tempat penting bagi pembentukan perwira dan pengembangan ilmu kepolisian. Dengan memimpin lembaga tersebut, Awaloedin dapat meneruskan gagasannya mengenai profesionalisme kepada generasi polisi berikutnya.

Pada tahun 1986, ia diangkat sebagai Dekan PTIK. Pada masa yang sama, ia juga menjadi guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Melalui kegiatan mengajar, Awaloedin mempertemukan pengalaman praktisnya sebagai polisi dengan pendekatan akademik.

Ia memahami bahwa kepolisian tidak dapat dipelajari hanya dari buku. Sebaliknya, pengalaman lapangan juga harus dianalisis dengan teori, penelitian, dan ilmu pengetahuan.

Dari sanalah lahir pandangan bahwa ilmu kepolisian merupakan bidang akademik yang dapat dipelajari, dikembangkan, dan digunakan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Seorang Polisi, Akademikus, dan Pemikir Administrasi

Keunikan Awaloedin Djamin terletak pada kemampuannya menjalani beberapa peran sekaligus.

Ia adalah polisi yang memahami administrasi. Ia adalah akademikus yang memiliki pengalaman langsung memimpin organisasi besar. Ia juga merupakan pejabat pemerintahan yang pernah menjadi menteri dan diplomat.

Pengalaman yang beragam membuat pandangannya terhadap kepolisian tidak terbatas pada urusan keamanan.

Menurut cara pandang yang dibangunnya, polisi merupakan bagian dari sistem pemerintahan dan kehidupan sosial. Karena itu, kepolisian harus memahami masyarakat yang dilayaninya.

Polisi harus mampu bekerja sama dengan lembaga peradilan, pemerintah daerah, kalangan akademik, dan masyarakat. Setiap tindakan kepolisian harus berada dalam kerangka hukum dan kepentingan publik.

Awaloedin juga menekankan pentingnya organisasi yang mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman.

Masyarakat terus berubah. Bentuk kejahatan berkembang, teknologi semakin maju, dan tuntutan terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Polri harus terus belajar agar tidak tertinggal.

Jejak dalam Dunia Film

Di luar perjalanan panjangnya sebagai polisi dan akademikus, nama Awaloedin Djamin juga tercatat dalam filmografi Indonesia melalui film Darah dan Doa yang dirilis pada tahun 1950.

Film karya Usmar Ismail tersebut dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perfilman nasional.

Keterlibatan Awaloedin dalam film itu menjadi sisi menarik dalam perjalanan hidupnya. Sebelum dikenal luas sebagai jenderal polisi, menteri, diplomat, dan guru besar, ia pernah bersentuhan dengan dunia seni yang merekam semangat perjuangan bangsa pada masa awal kemerdekaan.

Penghargaan atas Pengabdian

Pengabdian Awaloedin Djamin memperoleh berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Dari Pemerintah Republik Indonesia, ia menerima Bintang Mahaputera Adipradana dan Bintang Dharma.

Dalam lingkungan kepolisian, ia dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, serta Bintang Bhayangkara Nararya.

Ia juga menerima sejumlah tanda kehormatan, antara lain Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Pancawarsa III, Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Satyalancana Perang Kemerdekaan I, Satyalancana Perang Kemerdekaan II, dan Satyalancana Penegak.

Pengakuan juga datang dari negara sahabat. Pemerintah Jerman menganugerahkan kepadanya Grand Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany.

Dari Filipina, ia menerima penghargaan Commander of the Philippine Legion of Honor.

Berbagai penghargaan tersebut mencerminkan luasnya bidang pengabdian Awaloedin, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembangunan kepolisian, pemerintahan, hingga hubungan internasional.

Pada Desember 1979, ketika masih menjabat Kapolri, Awaloedin menerima kunjungan kehormatan Kepala Kepolisian Filipina, Mayor Jenderal Fidel Valdez Ramos. Tokoh tersebut kelak menjadi Presiden Filipina.

Pertemuan tersebut menunjukkan peran Awaloedin dalam membangun hubungan kerja sama kepolisian di kawasan Asia Tenggara.

Akhir Perjalanan Sang Jenderal

Memasuki usia lanjut, Awaloedin tetap dikenang sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan Polri dan pendidikan kepolisian.

Pada Kamis, 31 Januari 2019, kesehatannya menurun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta.

Pada pukul 14.55 WIB, Jenderal Polisi (Purn.) Awaloedin Djamin meninggal dunia dalam usia 91 tahun.

Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Daha, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keluarga, sahabat, mantan anak buah, pejabat negara, akademisi, dan anggota Polri datang memberikan penghormatan terakhir.

Awaloedin kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemakaman di tempat tersebut menjadi bentuk penghormatan negara kepada seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya bagi kepolisian, pemerintahan, pendidikan, dan bangsa Indonesia.

Warisan Profesionalisme dan Pendidikan

Warisan Awaloedin Djamin tidak hanya terletak pada masa empat tahun ketika ia menjabat sebagai Kapolri.

Jejak terbesarnya terdapat pada gagasan bahwa kepolisian harus dibangun melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, administrasi yang baik, dan penghormatan terhadap hukum.

Ia menunjukkan bahwa seorang polisi tidak harus berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan kedinasan.

Polisi harus terus memperbarui pengetahuan, memahami perubahan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas.

Awaloedin sendiri memberikan contoh nyata. Ia menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar doktor, mengajar di PTIK, menjadi guru besar, serta tetap bersedia memimpin lembaga pendidikan setelah tidak lagi menjabat Kapolri.

Sikapnya menerima jabatan sebagai Dekan PTIK juga menunjukkan bahwa pengabdian tidak selalu harus dilakukan dari kursi tertinggi.

Seorang mantan pemimpin dapat kembali ke ruang kelas, berdiri di hadapan mahasiswa, dan membagikan pengalaman kepada generasi berikutnya.

Dari Padang, Awaloedin Djamin menapaki perjalanan sebagai mahasiswa ekonomi, prajurit polisi, lulusan PTIK, doktor dari Amerika Serikat, guru besar, anggota parlemen, menteri, pejabat administrasi, diplomat, Kapolri, dan pendidik.

Seluruh perjalanan itu memperlihatkan satu garis yang sama: keyakinan bahwa organisasi yang kuat harus dibangun oleh manusia yang berilmu dan profesional.

Jenderal Polisi Awaloedin Djamin telah menyelesaikan pengabdiannya. Namun, pemikirannya mengenai kepolisian modern, pendidikan perwira, administrasi, dan profesionalisme tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Polri.

Ia dikenang bukan hanya sebagai jenderal yang pernah memimpin kepolisian, tetapi sebagai pendidik yang berusaha memastikan bahwa Polri terus belajar, berubah, dan berkembang bersama masyarakat yang dilayaninya. (PERS)