Updates.
TOKOH - Prof. Dr. H. Armida Salsiah Alisjahbana, S.E., M.A. merupakan ekonom, akademisi, peneliti, dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Lahir pada 16 Agustus 1960 dengan nama gadis Armida Salsiah Kusumaatmadja, perjalanan hidupnya mempertemukan dunia akademik dengan praktik perencanaan pembangunan nasional.
Sebagian besar perjalanan intelektual Armida tumbuh di lingkungan perguruan tinggi. Ia dikenal sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Dari kampus itulah ia menekuni ekonomi pembangunan, desentralisasi fiskal, pembangunan daerah, ketimpangan pendapatan, pasar tenaga kerja, kemiskinan, pendidikan, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, perjalanan akademiknya tidak berhenti di ruang kuliah.
Keahlian di bidang ekonomi dan pembangunan membawanya ke berbagai forum internasional, lembaga pembangunan, hingga akhirnya ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada periode 2009–2014, Armida dipercaya Presiden Republik Indonesia untuk menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas.
Di tangan seorang akademisi, persoalan pembangunan yang sebelumnya banyak dipelajari melalui data, teori, dan penelitian kemudian berubah menjadi kebijakan yang harus menyentuh kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.
Tumbuh dalam Keluarga Akademik
Armida merupakan putri kedua pasangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. dan Siti Hadidjah. Ayahnya berasal dari latar Sunda dan dikenal sebagai salah seorang ahli hukum terkemuka Indonesia. Sementara sang ibu berasal dari keluarga Minangkabau.
Lingkungan keluarga tersebut mempertemukan Armida dengan tradisi pendidikan dan intelektual sejak usia muda.
Mochtar Kusumaatmadja bukan hanya seorang akademisi hukum. Namanya juga dikenal dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.
Tumbuh sebagai anak seorang profesor membuat dunia universitas, buku, diskusi, dan pendidikan menjadi sesuatu yang dekat dalam kehidupan Armida. Namun, ia tidak mengikuti jejak ayahnya dalam bidang hukum.
Armida memilih ekonomi. Pilihan tersebut kemudian membawanya kepada persoalan yang berbeda, tetapi tetap memiliki hubungan dengan kehidupan negara: bagaimana pertumbuhan terjadi, bagaimana anggaran dibagikan, mengapa suatu daerah lebih maju dibandingkan daerah lain, serta bagaimana pembangunan dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata.
Memilih Ekonomi sebagai Jalan Intelektual
Armida menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Di kampus tersebut, ia mempelajari dasar-dasar ekonomi, mulai dari mikroekonomi, makroekonomi, statistik, kebijakan publik, hingga pembangunan.
Ekonomi memberinya sebuah cara untuk membaca kehidupan masyarakat melalui angka sekaligus perilaku manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan perkembangan produksi. Pendapatan dapat menunjukkan daya beli.
Data kemiskinan dapat memperlihatkan kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan. Namun angka tidak selalu menjelaskan seluruh cerita.
Di balik setiap statistik terdapat manusia.
Ada keluarga yang harus membiayai sekolah anak.
Ada petani yang bergantung pada harga hasil panen.
Ada pekerja yang mencari pekerjaan.
Ada pemerintah daerah yang harus mengelola anggaran dengan sumber daya terbatas.
Armida kemudian semakin tertarik kepada ekonomi pembangunan, bidang yang mencoba menjawab bagaimana kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melanjutkan Pendidikan ke Amerika Serikat
Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Armida melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar Master of Arts in Economics dari Northwestern University.
Belajar di lingkungan akademik internasional memperluas perspektifnya terhadap persoalan ekonomi. Indonesia tidak lagi hanya dibandingkan dengan pengalaman dalam negeri. Ia dapat melihat bagaimana negara lain membangun sistem fiskal, pendidikan, pasar tenaga kerja, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Armida kemudian melanjutkan pendidikan doktoral. Ia meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of Washington, Amerika Serikat.
Pendidikan tersebut semakin memperkuat kemampuan analitis dan metodologinya sebagai seorang ekonom. Ia belajar menggunakan data untuk menjawab persoalan kebijakan.
Sebuah kesimpulan tidak cukup hanya didasarkan pada pendapat. Ia harus diuji. Hubungan antara kebijakan dan hasil pembangunan harus dapat diperlihatkan melalui bukti. Cara berpikir tersebut kemudian terus terlihat dalam perjalanan profesional Armida.
Kembali ke Universitas Padjadjaran
Setelah menyelesaikan pendidikan, Armida membangun karier akademiknya di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung. Sejak 1989, ia menjadi pengajar tetap di fakultas tersebut.
Unpad kemudian menjadi rumah akademiknya. Di sana, ia mengajar mahasiswa, melakukan penelitian, membangun kelompok kajian, serta terlibat dalam pengelolaan fakultas.
Karier akademik Armida berkembang secara bertahap. Ia tidak langsung berada di posisi tertinggi. Ia memulai dari ruang kuliah, laboratorium penelitian, program studi, kemudian masuk ke kepemimpinan fakultas.
Pengalaman tersebut membuatnya memahami perguruan tinggi dari berbagai sisi. Seorang dosen harus mengajar. Seorang peneliti harus menghasilkan pengetahuan. Seorang pemimpin akademik harus memastikan organisasi mampu mendukung keduanya.
Memimpin Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pada periode 1996–2003, Armida dipercaya menjadi Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Posisi tersebut memberinya tanggung jawab untuk mengelola salah satu bidang yang paling dekat dengan perjalanan akademiknya. Ekonomi pembangunan mempelajari persoalan yang sangat luas.
Bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi?
Mengapa kemiskinan tetap bertahan di tengah pertumbuhan?
Bagaimana pemerintah seharusnya menggunakan anggaran?
Apa peran pendidikan terhadap produktivitas?
Bagaimana pembangunan dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak hanya menjadi materi akademik.
Indonesia pada akhir 1990-an sedang menghadapi salah satu periode paling sulit dalam sejarah ekonominya. Krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia pada 1997–1998.
Nilai tukar melemah.
Banyak perusahaan menghadapi kesulitan.
Pengangguran meningkat.
Kemiskinan bertambah.
Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis politik yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Sebagai ekonom pembangunan, Armida berada di tengah periode ketika teori pembangunan bertemu secara langsung dengan kenyataan sosial.
Memperdalam Desentralisasi Fiskal
Setelah Reformasi, Indonesia memasuki era desentralisasi. Sebagian kewenangan yang sebelumnya sangat terkonsentrasi di pemerintah pusat mulai diserahkan kepada pemerintah daerah.
Perubahan tersebut juga membawa persoalan mengenai keuangan. Jika daerah memperoleh kewenangan lebih besar, dari mana sumber pembiayaannya?
Bagaimana penerimaan negara harus dibagi?
Apakah daerah kaya sumber daya harus menerima bagian lebih besar?
Bagaimana memastikan daerah yang miskin tetap memperoleh kemampuan menyediakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur?
Armida menjadi salah seorang akademisi yang banyak meneliti persoalan desentralisasi fiskal. Ia membahas hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pembagian penerimaan sumber daya alam, ketimpangan regional, serta dampak desentralisasi terhadap pembangunan.
Tema tersebut kemudian menjadi salah satu ciri penting dalam karya-karya ilmiahnya.
Membaca Ketimpangan Antarwilayah
Indonesia terdiri dari wilayah yang sangat luas. Setiap daerah memiliki sumber daya, jumlah penduduk, infrastruktur, dan kemampuan ekonomi yang berbeda.
Jakarta memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan Papua. Jawa memiliki kepadatan penduduk yang tidak sama dengan Kalimantan.
Daerah yang memiliki sumber daya alam besar belum tentu memiliki kualitas pembangunan manusia yang sama tingginya.
Armida meneliti persoalan ketimpangan pendapatan regional. Dalam kajian mengenai Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis, ia melihat bagaimana krisis ekonomi memengaruhi ketimpangan antarwilayah.
Kajian semacam itu penting karena angka pertumbuhan nasional dapat menyembunyikan perbedaan di tingkat daerah.
Ekonomi suatu negara dapat tumbuh, tetapi manfaat pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata. Karena itu, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan. Pemerintah juga harus memperhatikan distribusinya.
Menjadi Ketua Laboratorium Penelitian
Pada periode 2003–2007, Armida dipercaya memimpin Laboratorium Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi atau LP3E Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
Posisi tersebut semakin memperkuat kedekatannya dengan penelitian terapan. Perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan teori. Hasil penelitian harus dapat membantu menjawab persoalan masyarakat. Ekonom dapat menggunakan data untuk membantu pemerintah memahami kemiskinan. Penelitian dapat digunakan untuk memetakan daya saing daerah.
Analisis dapat membantu mengetahui mengapa suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak seperti yang diharapkan.
Di LP3E, ruang akademik bertemu dengan kebutuhan kebijakan. Pengalaman ini kelak sangat berguna ketika Armida memasuki pemerintahan.
Mengkaji Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
Pada periode 2004–2007, Armida juga dipercaya menjadi Ketua Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran.
Persoalan penduduk memiliki hubungan sangat erat dengan pembangunan.
Jumlah penduduk menentukan kebutuhan sekolah.
Struktur umur memengaruhi pasar tenaga kerja.
Urbanisasi mengubah kebutuhan infrastruktur kota.
Kualitas pendidikan memengaruhi produktivitas.
Kesehatan menentukan kemampuan masyarakat bekerja.
Armida melihat pembangunan bukan hanya sebagai persoalan investasi fisik. Jalan dan gedung memang penting. Namun kualitas manusia memiliki peran yang sama besarnya.
Negara dengan penduduk berpendidikan, sehat, dan produktif memiliki kemampuan lebih besar untuk tumbuh secara berkelanjutan.
Dikukuhkan sebagai Guru Besar
Pada tahun 2005, Armida mencapai salah satu puncak dalam perjalanan akademiknya ketika menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
Gelar profesor merupakan pengakuan terhadap perjalanan panjang dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu.
Namun bagi Armida, posisi tersebut bukan akhir perjalanan. Justru setelah menjadi profesor, tanggung jawab akademiknya semakin luas.
Ia harus terus menghasilkan pemikiran.
Ia juga harus membimbing generasi ekonom berikutnya.
Mahasiswa tidak hanya membutuhkan teori.
Mereka perlu belajar bagaimana menggunakan ekonomi untuk membaca masalah nyata.
Seorang ekonom harus memahami angka, tetapi juga harus menyadari dampak kebijakan terhadap manusia.
Menjadi Pembantu Dekan
Pada periode 2007–2009, Armida dipercaya menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Jabatan tersebut menempatkannya semakin dekat dengan pengelolaan akademik fakultas. Ia harus membantu mengatur program pendidikan, kurikulum, kegiatan dosen, serta berbagai aspek akademik lainnya.
Pengalaman sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Laboratorium, dan kemudian Pembantu Dekan membentuk kemampuan manajerial Armida.
Semua pengalaman tersebut menjadi bekal ketika pada tahun 2009 ia menerima tanggung jawab yang jauh lebih besar. Dari mengelola kegiatan akademik di universitas, ia kemudian harus membantu merencanakan pembangunan sebuah negara.
Dipanggil Masuk ke Pemerintahan
Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Armida Salsiah Alisjahbana dipercaya menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Penunjukan tersebut membawa seorang profesor ekonomi dari Bandung menuju pusat pemerintahan di Jakarta. Tugas yang dihadapi sangat besar.
Bappenas merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam penyusunan arah pembangunan nasional.
Berbagai sektor harus dipertemukan dalam satu perencanaan.
Ekonomi.
Pendidikan.
Kesehatan.
Infrastruktur.
Kemiskinan.
Energi.
Lingkungan.
Pembangunan daerah.
Semua membutuhkan prioritas dan anggaran. Armida harus membantu menerjemahkan visi pemerintah menjadi program pembangunan yang terukur.
Dari Penelitian Menuju Kebijakan Nasional
Perubahan dari akademisi menjadi menteri menuntut penyesuaian besar. Di kampus, seorang peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu persoalan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Dalam pemerintahan, keputusan sering harus diambil dalam waktu lebih singkat.
Data mungkin belum sempurna.
Kepentingan antarkementerian dapat berbeda.
Anggaran terbatas.
Daerah memiliki kebutuhan yang beragam.
Politik juga ikut memengaruhi kebijakan.
Armida harus mempertemukan berbagai kepentingan tersebut. Sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, ia harus memastikan pembangunan tetap memiliki arah.
Tidak semua kebutuhan dapat dibiayai pada waktu yang sama. Karena itu, prioritas harus ditentukan.
Pengalaman sebagai ekonom membantunya melihat hubungan antara pilihan kebijakan dengan keterbatasan sumber daya.
Merencanakan Pembangunan Indonesia
Pada masa kepemimpinannya di Bappenas dari 2009 hingga 2014, Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ekonomi dunia sedang berusaha pulih setelah krisis finansial global. Indonesia harus menjaga pertumbuhan sekaligus mengurangi kemiskinan.
Infrastruktur perlu diperluas.
Kualitas pendidikan harus ditingkatkan.
Ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan.
Pada saat yang sama, pembangunan harus mulai lebih serius memperhatikan lingkungan.
Armida berada di pusat proses perencanaan tersebut.
Sebagai Kepala Bappenas, ia terlibat dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan jangka menengah. Pemerintah harus melihat tidak hanya kebutuhan tahun berjalan, tetapi juga sasaran beberapa tahun ke depan.
Perencanaan menjadi upaya menghubungkan keadaan hari ini dengan Indonesia yang ingin dibangun di masa depan.
Membawa Indonesia ke Forum Pembangunan Internasional
Jabatan sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas juga membawa Armida ke berbagai forum internasional. Ia beberapa kali memimpin atau menjadi wakil ketua Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan Bank Dunia, Asian Development Bank, ASEAN, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada Sidang Tahunan ADB ke-43 di Tashkent, Uzbekistan, pada Mei 2010, Armida menjadi Wakil Ketua Delegasi Republik Indonesia. Ia juga memimpin delegasi Indonesia dalam ASEAN Socio-Cultural Community Meeting di Kamboja pada 2012.
Dalam berbagai kesempatan lain, Armida menghadiri pertemuan tahunan dan spring meeting Bank Dunia di Washington, D.C., serta pertemuan internasional di Tokyo, New Delhi, New York, Addis Ababa, Abuja, London, Bali, dan Nay Pyi Taw.
Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global.
Global Partnership for Effective Development Cooperation
Armida juga memperoleh peran penting dalam Global Partnership for Effective Development Cooperation. Ia beberapa kali dipercaya menjadi Co-Chair dalam pertemuan Steering Committee lembaga tersebut.
Pertemuan berlangsung di berbagai kota, termasuk London, Bali, Addis Ababa, New York, dan Abuja.
Pada April 2014, ia menjadi Co-Chair dalam pertemuan tingkat tinggi pertama Global Partnership for Effective Development Cooperation.
Forum tersebut membahas bagaimana kerja sama pembangunan internasional dapat dibuat lebih efektif.
Bantuan dan investasi pembangunan tidak cukup hanya dengan menyediakan dana.
Program harus memberikan hasil.
Negara penerima harus memiliki kepemilikan terhadap program.
Transparansi harus dijaga.
Masyarakat harus memperoleh manfaat nyata.
Pengalaman tersebut menempatkan Armida sebagai salah seorang representasi Indonesia dalam pembicaraan mengenai arah pembangunan internasional.
Mengikuti Perjalanan MDGs
Pada tahun 2013, Armida menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam agenda khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs.
MDGs menjadi salah satu kerangka pembangunan global pada periode awal abad ke-21. Sasarannya mencakup pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kesetaraan gender, serta berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Bagi seorang perencana pembangunan, sasaran global semacam itu harus diterjemahkan ke dalam program nasional.
Angka kemiskinan bukan hanya statistik internasional.
Ia berkaitan dengan kebijakan perlindungan sosial di desa dan kota.
Target pendidikan berkaitan dengan sekolah.
Target kesehatan berkaitan dengan puskesmas, tenaga kesehatan, dan akses masyarakat.
Armida berada dalam generasi perencana yang menghubungkan agenda pembangunan nasional dengan komitmen global tersebut.
Dari MDGs Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2014, perhatian Armida terhadap pembangunan tidak berhenti. Ia kembali memperkuat kegiatan akademik dan penelitian.
Pada tahun 2016, ia memimpin Center for Sustainable Development Goals Studies Universitas Padjadjaran atau SDGs Center Unpad.
Lembaga tersebut memusatkan perhatian kepada Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari MDGs.
Jika MDGs sangat kuat menekankan pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia, SDGs mencakup persoalan yang jauh lebih luas.
Kemiskinan.
Kelaparan.
Kesehatan.
Pendidikan.
Kesetaraan gender.
Air bersih.
Energi.
Pekerjaan layak.
Ketimpangan.
Kota berkelanjutan.
Perubahan iklim.
Ekosistem.
Perdamaian.
Kemitraan.
Semua itu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan global hingga 2030.
Membangun SDGs Center Unpad
Melalui SDGs Center Unpad, Armida kembali mempertemukan penelitian dengan kebijakan. Universitas memiliki posisi penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Akademisi dapat mengukur kemajuan.
Peneliti dapat mengidentifikasi persoalan.
Mahasiswa dapat menghasilkan inovasi.
Perguruan tinggi juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.
Bagi Armida, SDGs bukan sekadar daftar 17 tujuan. Ia merupakan cara melihat pembangunan secara utuh.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan.
Pembangunan kota tidak boleh meninggalkan kelompok miskin.
Pendidikan harus dapat diakses.
Kesempatan ekonomi harus terbuka.
Generasi hari ini harus memenuhi kebutuhan tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Prinsip tersebut memiliki hubungan kuat dengan berbagai penelitian yang telah dikerjakan Armida sejak lama.
Meneliti Green Accounting
Salah satu karya Armida yang memperlihatkan perhatian terhadap hubungan ekonomi dan lingkungan adalah Green Accounting and Sustainable Development in Indonesia, yang ditulis bersama Arief Anshory Yusuf. Karya tersebut diterbitkan Unpad Press pada 2004.
Akuntansi ekonomi konvensional sering menilai keberhasilan melalui produksi dan pendapatan. Namun, sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan tinggi sambil kehilangan hutan, mengalami pencemaran, atau menguras sumber daya alam.
Jika kerusakan tersebut tidak diperhitungkan, gambaran pertumbuhan menjadi tidak lengkap. Green accounting mencoba memasukkan nilai lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya bertanya berapa banyak yang dihasilkan.
Pertanyaan lainnya adalah berapa besar sumber daya yang dikorbankan dan apakah proses itu dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa perhatian Armida terhadap pembangunan berkelanjutan telah muncul jauh sebelum SDGs menjadi agenda global utama.
Desentralisasi dan Pembangunan Daerah
Armida juga menulis mengenai pembangunan daerah dalam era desentralisasi. Karya Regional Development in the Era of Decentralization: Growth, Poverty, and the Environment mempertemukan tiga persoalan penting: pertumbuhan, kemiskinan, dan lingkungan.
Desentralisasi memberikan pemerintah daerah ruang lebih besar untuk menentukan kebijakan. Namun kewenangan tersebut juga membawa tanggung jawab.
Daerah harus mampu mengelola anggaran.
Pembangunan harus mendorong pertumbuhan.
Kemiskinan harus dikurangi.
Pada saat yang sama, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi tanpa perhitungan. Armida melihat bahwa keberhasilan desentralisasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya kewenangan daerah. Hasil akhirnya harus dilihat dari perubahan kualitas hidup masyarakat.
Mempertanyakan Pembagian Pendapatan Sumber Daya Alam
Dalam kajian Does Indonesia Have the Balance Right in Natural Revenue Sharing, Armida membahas persoalan pembagian penerimaan sumber daya alam. Pertanyaan tersebut sangat penting bagi negara seperti Indonesia.
Sebagian daerah memiliki minyak.
Daerah lain memiliki gas, mineral, hutan, atau sumber daya alam lainnya.
Ketika sumber daya tersebut dieksploitasi, siapa yang seharusnya menerima pendapatan?
Pemerintah pusat membutuhkan penerimaan untuk membiayai negara.
Namun daerah penghasil juga menanggung berbagai dampak.
Ada tekanan terhadap lingkungan.
Infrastruktur digunakan.
Masyarakat lokal dapat mengalami perubahan ekonomi dan sosial.
Karena itu, pembagian pendapatan harus mempertimbangkan keadilan sekaligus kepentingan nasional.
Kajian seperti ini menunjukkan kedekatan Armida dengan persoalan yang sangat nyata dalam hubungan pusat dan daerah.
Meneliti Pasar Tenaga Kerja dan Kemiskinan
Bersama ekonom Chris Manning, Armida menulis Labour Market Dimensions of Poverty in Indonesia yang dipublikasikan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 2006.
Kemiskinan memiliki hubungan erat dengan pekerjaan.
Seseorang dapat bekerja, tetapi tetap miskin apabila pendapatan yang diterima terlalu rendah.
Sebagian masyarakat bekerja di sektor informal tanpa perlindungan.
Ada pula yang memiliki keterampilan terbatas sehingga sulit memperoleh pekerjaan produktif.
Karena itu, mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya memberikan bantuan.
Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan pekerjaan yang memberikan pendapatan layak.
Penelitian Armida melihat pembangunan dari sisi pasar kerja tersebut. Pertumbuhan baru benar-benar memiliki arti ketika menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kehidupannya.
Memetakan Daya Saing Daerah
Armida juga terlibat dalam penelitian mengenai daya saing ekonomi daerah di Indonesia. Pada 2008, bersama sejumlah peneliti lainnya, ia menghasilkan karya Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan serta keterbatasan.
Ada daerah dengan infrastruktur baik tetapi sumber daya manusia lemah.
Ada yang memiliki sumber daya alam besar tetapi layanan publik tertinggal.
Pemetaan membantu pemerintah mengetahui posisi masing-masing wilayah.
Dari sana kebijakan dapat disusun secara lebih tepat.
Pembangunan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah.
Kebutuhan kota industri berbeda dengan wilayah pertanian.
Daerah pesisir menghadapi persoalan berbeda dari wilayah pegunungan.
Cara pandang tersebut sangat relevan dengan pekerjaan Armida sebagai perencana pembangunan nasional.
Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat
Salah satu penelitian internasional yang melibatkan Armida membahas peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi masyarakat.
Penelitian bersama Menno Pradhan, Daniel Suryadarma, Amanda Beatty, Maisy Wong, Arya Gaduh, Rima Prama Artha, dan peneliti lainnya dilakukan melalui eksperimen lapangan di Indonesia.
Hasilnya dipublikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk World Bank Policy Research Working Paper, laporan Mathematica Policy Research, dan kemudian American Economic Journal: Applied Economics pada 2014.
Penelitian tersebut melihat apakah keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pertanyaan itu sangat penting.
Sekolah tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan guru.
Orang tua serta komunitas juga memiliki peranan.
Ketika masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat, pengawasan dan akuntabilitas dapat meningkat.
Penelitian tersebut memperlihatkan sisi lain dari perjalanan Armida: penggunaan metode ilmiah untuk menguji kebijakan sosial.
Aktif dalam Organisasi Ekonomi
Armida juga aktif dalam organisasi profesi. Pada periode 2009–2014, ia menjabat Presiden Indonesia Regional Science Association atau IRSA.
Organisasi tersebut mempertemukan para akademisi dan praktisi yang mempelajari pembangunan wilayah dan ekonomi regional.
Selain itu, Armida terlibat dalam kepengurusan pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sejak 2006.
Organisasi profesi menjadi ruang bagi para ekonom untuk bertukar gagasan mengenai kondisi ekonomi nasional. Di dalamnya terdapat akademisi, pejabat pemerintah, praktisi, dan peneliti. Pertemuan tersebut membantu menjaga hubungan antara teori dengan praktik kebijakan.
Menjadi Konsultan Lembaga Internasional
Sebelum dan selama membangun karier akademiknya, Armida juga memiliki pengalaman sebagai konsultan bagi lembaga internasional. Ia pernah berkiprah dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Bank Dunia dan Australian Agency for International Development atau AusAID.
Pengalaman sebagai konsultan memberikan kesempatan melihat bagaimana lembaga pembangunan internasional bekerja.
Proyek pembangunan membutuhkan perencanaan.
Indikator harus ditentukan.
Dampak harus dievaluasi.
Dana harus dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, rekomendasi internasional harus tetap disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Tidak semua pendekatan yang berhasil di negara lain dapat diterapkan begitu saja.
Armida berada pada posisi yang mempertemukan standar internasional dengan pemahaman terhadap kondisi domestik.
Pengalaman Fellowship dan Riset Internasional
Perjalanan akademik Armida juga didukung berbagai program fellowship dan beasiswa. Pada periode 1990–1992, ia menerima Graduate Fellowship dari Indonesian Cultural Foundation di New York serta International Peace Scholarship for Graduate Study dari P.E.O. Women's Organization di Amerika Serikat.
Pada periode 1992–1994, ia memperoleh World Bank Graduate Scholarship dalam bidang Economic Development and Public Finance.
Pada 1998, Armida mengikuti Rand Fellowship Summer Institute di RAND Corporation, Santa Monica, California.
Pada tahun yang sama, ia juga memperoleh Population Association of America Travel Award untuk mengikuti konferensi tahunan di Chicago.
Pada 2001, ia menerima Individual Research Award Grant dari East Asia Development Network.
Armida juga beberapa kali menjadi Visiting Fellow di Indonesia Project, Australian National University di Canberra, yakni pada 1999, 2002, dan 2004.
Pada 2005, ia mengikuti Malaysia International Visitor Program di Institute of Strategic and International Studies, Kuala Lumpur.
Pengalaman tersebut memperluas jaringan akademiknya sekaligus mempertemukannya dengan berbagai tradisi penelitian ekonomi internasional.
Penghargaan atas Pengabdian
Perjalanan Armida dalam dunia akademik dan pemerintahan memperoleh sejumlah penghargaan. Pada 2014, ia menerima Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu tanda kehormatan negara atas jasa dan pengabdiannya.
Pada tahun yang sama, ia juga menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Sebelumnya, pada 2013, Armida memperoleh Wing Penerbang Kehormatan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Ia juga menerima Golden Jubilee Medal dari Universitas Mahendradatta, Bali, pada tahun yang sama.
Dari lingkungan Universitas Padjadjaran, Armida menerima berbagai Satyalancana Karya Bhakti sebagai pengakuan terhadap pengabdian di bidang pendidikan.
Pada 2011, ia memperoleh Leadership Award dari Harian Seputar Indonesia.
Berbagai penghargaan tersebut menggambarkan luasnya perjalanan seorang akademisi yang kemudian mendapat kepercayaan mengemban tanggung jawab pemerintahan.
Kembali ke Kampus setelah Menjadi Menteri
Setelah menyelesaikan tugas sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2014, Armida kembali semakin dekat dengan dunia akademik.
Kembali ke kampus bukan berarti mundur dari kehidupan publik. Justru dari perguruan tinggi, ia dapat melanjutkan kajian pembangunan dengan perspektif yang jauh lebih kaya. Ia telah mengalami dua dunia.
Sebagai akademisi, ia memahami bagaimana sebuah kebijakan seharusnya dianalisis. Sebagai menteri, ia mengetahui betapa rumitnya menerapkan kebijakan dalam kenyataan.
Pengalaman tersebut membuat ruang kuliah dan penelitian memiliki dimensi baru. Mahasiswa dapat belajar bahwa kebijakan tidak pernah berjalan dalam kondisi ideal.
Ada keterbatasan anggaran.
Ada politik.
Ada koordinasi antarinstansi.
Ada kemampuan daerah yang berbeda.
Ada masyarakat dengan kepentingan yang tidak selalu sama.
Kehidupan Keluarga
Di balik perjalanan akademik dan pemerintahan yang panjang, Armida menjalani kehidupan keluarga bersama Andi Alisjahbana.
Andi dikenal memiliki latar belakang teknologi dan industri dirgantara serta pernah menduduki posisi penting dalam bidang teknologi dan pengembangan di PT Dirgantara Indonesia.
Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak, Arlisa Alisjahbana dan Ariana Alisjahbana.
Armida juga merupakan menantu dari almarhum Prof. Dr.-Ing. Iskandar Alisjahbana, salah seorang akademisi dan tokoh teknologi Indonesia.
Dengan demikian, kehidupan keluarga Armida berada di lingkungan yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan.
Dari ayahnya, Mochtar Kusumaatmadja, terdapat tradisi hukum dan akademik.
Dari keluarga suaminya terdapat tradisi teknologi.
Sementara Armida sendiri membangun jalannya melalui ilmu ekonomi dan pembangunan.
Ekonomi sebagai Alat Membaca Kehidupan
Jika melihat keseluruhan perjalanan Armida, ekonomi baginya bukan sekadar ilmu tentang uang. Ekonomi menjadi alat untuk membaca kehidupan manusia. Ketimpangan menunjukkan siapa yang tertinggal. Pasar tenaga kerja memperlihatkan kesempatan masyarakat memperoleh penghidupan. Desentralisasi fiskal menunjukkan bagaimana negara membagi sumber daya. Pendidikan menentukan kualitas generasi berikutnya.
Lingkungan menentukan apakah pembangunan hari ini dapat bertahan untuk masa depan. Semua persoalan tersebut saling berhubungan.
Karena itu, pembangunan tidak dapat hanya dinilai dari produk domestik bruto. Negara membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga membutuhkan pemerataan.
Pemerataan harus disertai kualitas manusia. Pembangunan manusia harus dilakukan tanpa menghancurkan lingkungan.
Cara pandang itulah yang kemudian bertemu secara kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dari Desentralisasi Menuju SDGs
Ada sebuah benang merah panjang dalam perjalanan intelektual Armida. Pada awal karier, ia meneliti pembangunan daerah dan desentralisasi.
Kemudian ia membahas ketimpangan, sumber daya alam, pasar tenaga kerja, kemiskinan, dan lingkungan.
Ketika masuk pemerintahan, berbagai tema tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
Setelah itu, melalui SDGs Center Unpad, semua persoalan kembali dipertemukan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perjalanan tersebut menunjukkan konsistensi. Bentuk pekerjaannya berubah. Posisinya berubah.
Namun pertanyaan dasarnya tetap sama: Bagaimana pembangunan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan?
Warisan Seorang Ekonom Pembangunan
Prof. Dr. H. Armida Salsiah Alisjahbana, S.E., M.A. menjalani perjalanan yang menghubungkan tiga dunia: akademik, kebijakan nasional, dan kerja sama pembangunan internasional. Ia memulai karier sebagai pengajar di Universitas Padjadjaran.
Dari ruang kuliah, ia masuk ke penelitian pembangunan daerah, kemiskinan, desentralisasi fiskal, pasar tenaga kerja, pendidikan, serta lingkungan.
Ia kemudian memimpin berbagai unit akademik dan menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
Pada 2009, perjalanan tersebut membawanya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Selama lima tahun, ia berada di tengah proses penyusunan arah pembangunan Indonesia. Ia mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, mulai dari Bank Dunia, ADB, ASEAN, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah menyelesaikan pengabdian di pemerintahan, Armida kembali memperkuat dunia akademik dan pembangunan berkelanjutan melalui SDGs Center Universitas Padjadjaran.
Karya-karyanya menunjukkan keluasan perhatian seorang ekonom yang tidak hanya mengejar pertumbuhan. Ia membahas ketimpangan. Ia meneliti kemiskinan. Ia mempertanyakan distribusi pendapatan sumber daya alam. Ia mempelajari daya saing daerah. Ia menghubungkan ekonomi dengan lingkungan. Ia juga menguji bagaimana keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Perjalanan Armida memperlihatkan bahwa seorang akademisi tidak harus memilih antara teori dan praktik.
Keduanya dapat saling memperkuat. Penelitian memberikan dasar bagi kebijakan. Pengalaman pemerintahan memberikan pemahaman baru bagi penelitian.
Dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menuju ruang rapat Bappenas, dari Washington hingga Addis Ababa, dari pembahasan desentralisasi fiskal hingga agenda SDGs, Armida Salsiah Alisjahbana membangun jejak sebagai ekonom yang menempatkan pembangunan bukan hanya sebagai persoalan angka.
Di balik setiap angka terdapat manusia. Di balik setiap kebijakan terdapat masa depan. Dan di balik setiap rencana pembangunan terdapat satu pertanyaan besar yang terus menyertai perjalanan intelektualnya: bagaimana pertumbuhan dapat benar-benar berubah menjadi kesejahteraan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (PERS)
