Updates.
OPINI - Setiap tanggal 17 Agustus, Merah Putih dikibarkan di seluruh penjuru negeri. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan, teks Proklamasi dibacakan, para pejabat mengenakan pakaian kebesaran, dan masyarakat merayakan kemerdekaan melalui upacara, perlombaan, serta berbagai kegiatan kebangsaan.
Pada 17 Agustus 2026, Indonesia genap berusia 81 tahun. Pemerintah menetapkan tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang indah. Ia mengandung ukuran moral dan politik tentang keadaan yang ingin diwujudkan oleh kemerdekaan. Kementerian Sekretariat Negara bahkan menjelaskan bahwa identitas peringatan tahun ini menempatkan rakyat sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Namun, di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan, kita perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana janji kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat?
Apakah rakyat telah merdeka dari kemiskinan? Apakah setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu? Apakah orang sakit mendapatkan pelayanan tanpa dibedakan oleh kemampuan ekonominya? Apakah petani, nelayan, buruh, guru, tenaga kesehatan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat adat telah menikmati hasil pembangunan secara adil? Apakah hukum telah melindungi semua warga tanpa membedakan jabatan, kekayaan, dan kedekatan politik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengingkari kemajuan Indonesia. Bangsa ini telah mencapai banyak hal sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Akan tetapi, penghormatan terbaik kepada para pendiri bangsa bukanlah menutup mata terhadap masalah. Penghormatan terbaik adalah memeriksa kembali janji kemerdekaan dan memastikan negara bekerja untuk memenuhinya.
Kemerdekaan adalah Janji Konstitusional
Proklamasi bukan hanya pernyataan bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Proklamasi melahirkan kontrak moral antara negara dan rakyat. Kontrak tersebut dituangkan secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Negara dibentuk untuk melindungi bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan demikian, keberhasilan kemerdekaan tidak cukup diukur dari keberadaan bendera, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional. Kemerdekaan harus diukur dari kehidupan rakyat.
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28D menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 31 menjamin hak memperoleh pendidikan. Pasal 33 menegaskan bahwa kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 34 bahkan menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Semua amanat tersebut dapat dibaca dalam naskah resmi UUD 1945.
Karena itu, ketika masih ada rakyat yang tidak memperoleh pekerjaan layak, anak yang putus sekolah karena kemiskinan, pasien yang kesulitan mendapat pelayanan, atau warga yang kehilangan hak akibat hukum yang tidak adil, sesungguhnya terdapat janji konstitusi yang belum selesai ditunaikan.
Mengakui Kemajuan, Menolak Cepat Puas
Indonesia tentu bukan bangsa yang berjalan di tempat. Berbagai indikator memperlihatkan perbaikan.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5, 11 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5, 03 persen pada 2024. Nilai produk domestik bruto mencapai Rp23.821, 1 triliun, sedangkan pendapatan per kapita mencapai sekitar Rp83, 7 juta per tahun. Data BPS tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Kemiskinan juga menurun. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat 8, 25 persen, turun dari 8, 47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 23, 36 juta orang. Ketimpangan pengeluaran yang diukur melalui rasio Gini juga menurun menjadi 0, 363 pada September 2025.
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75, 90. Umur harapan hidup meningkat menjadi 74, 47 tahun. Harapan lama sekolah mencapai 13, 30 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas menjadi 9, 07 tahun. BPS juga mencatat seluruh komponen utama pembangunan manusia mengalami peningkatan.
Perbaikan tersebut harus dihargai. Namun, penurunan persentase kemiskinan tidak mengubah kenyataan bahwa masih ada 23, 36 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di perdesaan, tingkat kemiskinan masih mencapai 10, 72 persen, jauh lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 6, 60 persen. Profil kemiskinan BPS menunjukkan bahwa tempat seseorang dilahirkan masih sangat memengaruhi peluang kehidupannya.
Rata-rata lama sekolah 9, 07 tahun berarti secara umum penduduk dewasa Indonesia baru menempuh pendidikan hingga sekitar jenjang sekolah menengah pertama. Di balik angka pertumbuhan ekonomi, banyak keluarga masih menghadapi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, serta kesulitan memperoleh rumah, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak.
Pada November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4, 74 persen. Rata-rata upah buruh sebesar Rp3, 33 juta per bulan. Data ketenagakerjaan BPS juga harus dibaca bersama persoalan kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, perlindungan tenaga kerja, dan kesesuaian upah dengan biaya hidup.
Angka nasional dapat memperlihatkan kemajuan, tetapi angka rata-rata sering menyembunyikan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi lima persen tidak otomatis berarti pendapatan setiap keluarga tumbuh lima persen. Pendapatan per kapita juga bukan jumlah uang yang benar-benar diterima oleh setiap warga.
Karena itu, kita tidak boleh mempertentangkan optimisme dengan kejujuran. Indonesia memang maju, tetapi belum semua rakyat menikmati kemajuan tersebut. Kemiskinan menurun, tetapi belum hilang. Pendidikan membaik, tetapi mutunya belum merata. Pelayanan kesehatan meluas, tetapi kualitas dan aksesnya masih berbeda. Infrastruktur bertambah, tetapi kesempatan ekonomi masih terkonsentrasi.
Merdeka dari Kemiskinan dan Ketidakpastian Ekonomi
Janji pertama yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah kemerdekaan dari kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.
Kemiskinan tidak hanya berarti pendapatan berada di bawah suatu garis statistik. Kemiskinan juga berarti hidup tanpa cadangan ketika terjadi penyakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, bencana, atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Banyak keluarga mungkin telah berada sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi tetap sangat rentan jatuh kembali.
Negara tidak cukup hanya menurunkan jumlah penduduk miskin. Negara harus memastikan masyarakat mempunyai jalan yang nyata untuk hidup mandiri melalui pekerjaan produktif, upah layak, kepastian usaha, akses modal, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Bantuan sosial tetap diperlukan, terutama bagi warga lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Rakyat membutuhkan tangga untuk keluar dari kemiskinan, bukan hanya jaring agar tidak jatuh lebih dalam.
Industrialisasi harus menciptakan pekerjaan berkualitas. Hilirisasi harus melibatkan perusahaan nasional dan tenaga kerja Indonesia, bukan sekadar meningkatkan angka ekspor komoditas olahan. Investasi harus memperkuat keterampilan, teknologi, pemasok lokal, dan penerimaan negara.
Pertumbuhan ekonomi harus sampai ke desa, wilayah pesisir, pulau kecil, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal. Jika kegiatan ekonomi, industri, pendidikan unggulan, rumah sakit terbaik, dan pekerjaan bergaji tinggi terus terkonsentrasi di kota atau pulau tertentu, persatuan nasional akan menghadapi tekanan ketimpangan.
Pendidikan yang Belum Membebaskan
Janji kedua adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, ketakutan, dan ketergantungan. Namun, pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan akses, mutu, relevansi, serta ketimpangan fasilitas.
Di satu tempat, sekolah memiliki laboratorium, internet cepat, guru lengkap, dan kegiatan pengembangan bakat. Di tempat lain, peserta didik harus belajar dengan fasilitas terbatas, jumlah guru yang kurang, atau jarak sekolah yang jauh.
Kesenjangan juga terjadi di dalam keluarga. Anak dari keluarga mampu mendapatkan bimbingan tambahan, perangkat digital, buku, lingkungan belajar yang nyaman, dan jaringan sosial. Anak dari keluarga miskin sering harus membagi waktu antara belajar dan membantu ekonomi keluarga.
Negara memang telah mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin besarnya hasil. Anggaran pendidikan harus diterjemahkan menjadi guru berkualitas, ruang belajar aman, perpustakaan hidup, laboratorium berfungsi, pendidikan vokasi relevan, dan perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu serta inovasi.
Pendidikan juga tidak boleh hanya mengejar ijazah. Sekolah harus membentuk kemampuan membaca, bernalar, menghitung, mencipta, bekerja sama, serta membedakan informasi dari manipulasi. Pada era kecerdasan artifisial dan perang kognitif, kemampuan berpikir kritis menjadi bagian penting dari kedaulatan bangsa.
Kemerdekaan belum sempurna apabila tempat kelahiran dan pendapatan orang tua masih menentukan kualitas pendidikan seorang anak.
Kesehatan Tidak Boleh Ditentukan Isi Dompet
Janji berikutnya adalah hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Indonesia telah memperluas jaminan kesehatan, membangun rumah sakit, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan memperkuat pelayanan dasar. Namun, persoalan jarak, antrean, ketersediaan dokter, obat, peralatan, serta kualitas pelayanan belum sepenuhnya teratasi.
Bagi masyarakat di kota besar, rumah sakit rujukan mungkin dapat dicapai dalam waktu singkat. Bagi warga di pulau kecil atau wilayah pegunungan, mendapatkan pelayanan spesialis dapat membutuhkan perjalanan panjang dan biaya besar.
Hak atas kesehatan tidak boleh bergantung pada tempat tinggal dan isi dompet. Warga miskin tidak boleh memperoleh pelayanan yang lebih rendah hanya karena tidak mampu membayar. Negara harus memastikan puskesmas, rumah sakit daerah, tenaga kesehatan, obat esensial, layanan ibu dan anak, serta sistem rujukan bekerja secara merata.
Pelayanan kesehatan juga tidak boleh hanya berorientasi mengobati penyakit. Negara harus memperkuat pencegahan melalui air bersih, sanitasi, pangan bergizi, lingkungan sehat, imunisasi, edukasi, dan pemeriksaan dini.
Rumah sakit yang megah tidak selalu menunjukkan masyarakat yang sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan justru terlihat ketika semakin sedikit orang jatuh sakit dan tidak ada keluarga menjadi miskin karena biaya pengobatan.
Hukum yang Belum Selalu Memberikan Keadilan
Kemerdekaan harus menghadirkan rasa aman. Rakyat harus merasa dilindungi oleh hukum, bukan takut terhadap kekuasaan.
Masalahnya, dalam kehidupan sehari-hari masih muncul kesan bahwa hukum dapat bersikap keras kepada yang lemah tetapi lunak kepada yang kuat. Masyarakat kecil sering kesulitan menghadapi proses hukum yang mahal, panjang, dan rumit. Sebaliknya, orang yang memiliki uang, jabatan, atau jaringan dianggap mempunyai lebih banyak jalan untuk melindungi kepentingannya.
Keadilan tidak cukup ditandai dengan keberadaan undang-undang, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawasan. Keadilan harus terlihat dari proses yang transparan, keputusan yang tidak diskriminatif, akses bantuan hukum, serta keberanian menindak siapa pun yang melanggar.
Korupsi menjadi pengkhianatan terhadap kemerdekaan karena mengambil sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan pelayanan publik. Korupsi bukan hanya persoalan kehilangan uang negara. Korupsi menciptakan jalan rusak, obat yang tidak tersedia, sekolah tidak layak, bantuan salah sasaran, serta perizinan yang diperdagangkan.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum harus independen, profesional, dan dapat diawasi. Setiap pejabat publik harus bersedia mempertanggungjawabkan kebijakan, penggunaan anggaran, dan potensi konflik kepentingan secara terbuka.
Tanpa keadilan hukum, kemerdekaan hanya kuat dalam pidato, tetapi rapuh dalam kehidupan rakyat.
Kedaulatan Rakyat Jangan Berhenti di Pemilu
Indonesia adalah negara demokrasi. Rakyat memilih presiden, anggota legislatif, kepala daerah, dan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Namun, demokrasi tidak boleh berhenti setelah suara dihitung.
Kedaulatan rakyat harus hadir dalam proses penyusunan kebijakan. Masyarakat perlu mendapat informasi, ruang menyampaikan pendapat, hak mengawasi, dan kesempatan mengoreksi keputusan pemerintah. Kritik tidak boleh diperlakukan sebagai permusuhan.
Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mendengar kritik, menjelaskan kebijakan, mengakui kekeliruan, dan melakukan perbaikan.
Musyawarah juga tidak boleh menjadi formalitas. Konsultasi publik kehilangan makna apabila keputusan sebenarnya telah ditentukan, sementara masyarakat hanya diminta hadir untuk memenuhi daftar peserta. Aspirasi rakyat harus dapat memengaruhi isi kebijakan.
Pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab mempunyai peran penting dalam menjaga kemerdekaan. Pers harus mengawasi kekuasaan, menyuarakan kepentingan publik, memeriksa fakta, dan mencegah ruang informasi dikuasai propaganda. Pada saat yang sama, media tidak boleh berubah menjadi alat kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu.
Mengapa Janji Kemerdekaan Belum Selesai?
Pertama, keberhasilan pembangunan terlalu sering diukur dari keluaran fisik dan angka makro. Pemerintah lebih mudah menunjukkan jumlah jalan, gedung, bandara, aplikasi, program, dan besarnya investasi daripada menjelaskan perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.
Pembangunan harus diukur dari hasil. Jalan harus dinilai dari kemampuannya menurunkan biaya logistik. Sekolah dinilai dari peningkatan kemampuan peserta didik. Rumah sakit dinilai dari mutu kesehatan masyarakat. Investasi dinilai dari pekerjaan berkualitas, penguasaan teknologi, dan manfaat bagi ekonomi lokal.
Kedua, kebijakan sering berubah mengikuti pergantian pemimpin. Program baru lebih mudah dipromosikan daripada memperbaiki program lama. Akibatnya, pembangunan kehilangan kesinambungan dan anggaran dihabiskan untuk memulai kembali berbagai kegiatan.
Ketiga, politik jangka pendek sering mengalahkan kebutuhan jangka panjang. Pendidikan, penelitian, pencegahan penyakit, reformasi hukum, dan penguatan industri membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hasilnya tidak selalu dapat dipamerkan sebelum pemilihan berikutnya.
Keempat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal. Kebijakan nasional sering tidak sesuai dengan kapasitas daerah, sedangkan persoalan lokal tidak selalu mendapat respons cepat dari pusat.
Kelima, kebocoran anggaran, konflik kepentingan, birokrasi berlebihan, dan pelayanan yang tidak transparan mengurangi manfaat pembangunan. Anggaran yang besar tidak akan menghasilkan kesejahteraan apabila salah sasaran atau digunakan tanpa pengawasan.
Keenam, pembangunan belum sepenuhnya menjadikan rakyat sebagai subjek. Kebijakan sering disusun dari atas, sementara warga diposisikan sebagai penerima program. Padahal, masyarakat memahami masalah di lingkungannya dan harus dilibatkan sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Bukan Menuntut Kesempurnaan Seketika
Sebagian pihak mungkin mengatakan bahwa tidak adil menuntut seluruh janji kemerdekaan diselesaikan sekaligus. Tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, pelanggaran hukum, atau masalah pelayanan publik.
Pandangan tersebut benar. Membangun negara besar dengan penduduk dan wilayah yang luas memerlukan waktu. Perubahan juga menghadapi keterbatasan anggaran, kondisi geografis, tekanan global, bencana, serta perbedaan kemampuan antardaerah.
Namun, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengukur kemajuan. Yang dituntut rakyat bukan kesempurnaan dalam satu malam, melainkan arah yang benar, prioritas yang adil, pemerintahan yang jujur, dan kemajuan yang dapat dibuktikan.
Rakyat dapat memahami bahwa semua masalah tidak mungkin selesai dalam satu periode. Yang sulit diterima adalah ketika pejabat meminta kesabaran kepada rakyat, tetapi tidak menunjukkan keteladanan; ketika anggaran terbatas untuk pelayanan publik, tetapi kemewahan kekuasaan terus dipertontonkan; atau ketika kebijakan gagal, tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab.
Agenda Menunaikan Janji Kemerdekaan
Pertama, pemerintah harus mengubah ukuran keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan ukuran penciptaan pekerjaan layak, kenaikan pendapatan kelompok bawah, penurunan biaya hidup, mutu pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan, dan pemerataan antarwilayah.
Kedua, pembangunan ekonomi harus dipusatkan pada penciptaan pekerjaan berkualitas. Industri nasional, pertanian, perikanan, koperasi, usaha mikro, ekonomi kreatif, dan teknologi harus diperkuat dalam satu ekosistem produksi. Rakyat tidak cukup diberi bantuan; mereka harus diberi akses untuk menjadi produktif dan sejahtera.
Ketiga, negara harus menjamin pelayanan dasar yang bermutu. Pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, identitas kependudukan, perumahan, dan transportasi publik harus tersedia tanpa diskriminasi.
Keempat, sistem perlindungan sosial harus menggunakan data yang akurat dan dapat diperbarui. Warga yang kehilangan pekerjaan, mengalami bencana, menderita penyakit berat, atau jatuh miskin harus segera memperoleh perlindungan tanpa harus melewati birokrasi yang menyulitkan.
Kelima, anggaran negara harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Setiap rupiah harus dapat ditelusuri manfaatnya. Program yang tidak efektif harus dihentikan, sedangkan belanja yang bersifat seremonial dan tidak mendesak harus dikurangi.
Keenam, pemberantasan korupsi dan reformasi hukum harus menjadi agenda utama. Tidak boleh ada perlindungan politik terhadap pelanggaran. Keterbukaan kekayaan pejabat, transparansi pengadaan, pencegahan konflik kepentingan, serta akses publik terhadap informasi harus diperkuat.
Ketujuh, pemerintah daerah dan desa harus diberi kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan persoalan lokal. Desentralisasi bukan hanya pembagian anggaran dan kewenangan, tetapi juga pembagian tanggung jawab, kapasitas, data, dan mekanisme pengawasan.
Kedelapan, partisipasi masyarakat harus dilakukan sejak perumusan kebijakan. Pemerintah perlu menyediakan data terbuka, penjelasan yang mudah dipahami, kanal pengaduan yang bekerja, dan mekanisme tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Kesembilan, setiap pejabat publik harus memiliki sasaran kinerja yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Kesepuluh, pembangunan harus kembali kepada semangat gotong royong dan keadilan sosial. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, pers, organisasi masyarakat, dan rakyat harus bekerja bersama, tetapi negara tetap tidak boleh melepaskan tanggung jawab konstitusionalnya kepada mekanisme pasar atau kegiatan amal.
Siapa Harus Berbuat Apa?
Presiden dan jajaran pemerintah harus memastikan kebijakan nasional bergerak dalam satu arah dan tidak terjebak pada persaingan sektoral. Program harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan berdasarkan popularitas kementerian atau pejabat.
DPR harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengutamakan kepentingan publik. Anggota legislatif tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu, tetapi harus membuka pertanggungjawaban atas sikap, suara, dan penggunaan anggaran.
Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan harus menjamin persamaan di hadapan hukum. Pemerintah daerah harus menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kebutuhan masyarakat. Dunia usaha harus menciptakan pekerjaan layak, membayar kewajiban kepada negara, menjaga lingkungan, dan tidak menggunakan kedekatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
Perguruan tinggi harus menghasilkan pengetahuan yang membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Media harus menjaga ruang publik tetap sehat dan mengawasi kekuasaan. Organisasi masyarakat harus memperkuat partisipasi, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik.
Rakyat juga harus menjaga kemerdekaan dengan menolak korupsi, politik uang, intoleransi, kekerasan, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan identitas. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang kritis sekaligus bertanggung jawab.
17 Agustus sebagai Hari Pertanggungjawaban
Upacara kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan mengenang masa lalu. Ia harus menjadi hari pertanggungjawaban nasional.
Setiap 17 Agustus, pemerintah pusat dan daerah semestinya menyampaikan secara terbuka janji apa yang telah dipenuhi, persoalan apa yang belum diselesaikan, mengapa target tidak tercapai, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya.
Kemerdekaan tidak boleh hanya dirayakan melalui panggung hiburan, baliho, perlombaan, dan pidato. Kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan yang cepat, sekolah yang bermutu, harga kebutuhan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, lingkungan yang sehat, serta hukum yang dapat dipercaya.
Bendera Merah Putih yang berkibar harus mengingatkan bahwa di bawahnya terdapat jutaan rakyat dengan hak yang sama. Mereka bukan angka statistik, bukan objek bantuan, bukan komoditas elektoral, dan bukan penonton pembangunan.
Mereka adalah pemilik sah republik.
Penutup
Delapan puluh satu tahun kemerdekaan adalah perjalanan panjang yang patut disyukuri. Indonesia mampu bertahan sebagai negara besar, menjaga persatuan, membangun perekonomian, memperluas pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memainkan peran penting di dunia.
Namun, rasa syukur tidak boleh berubah menjadi kepuasan semu. Nasionalisme tidak berarti menutupi kekurangan negara. Cinta tanah air justru menuntut keberanian untuk memperbaikinya.
Janji kemerdekaan belum selesai selama masih ada rakyat yang lapar, anak yang kehilangan kesempatan belajar, orang sakit yang tidak memperoleh pelayanan, pekerja yang hidup tanpa kepastian, masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup, serta warga yang tidak mendapatkan keadilan.
Tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” harus menjadi sasaran yang dapat diukur, bukan sekadar semboyan peringatan. Berdaulat berarti negara mampu menentukan arah berdasarkan kepentingan rakyat. Adil berarti hukum, kesempatan, dan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu. Makmur berarti setiap warga dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.
Pada setiap 17 Agustus, para pejabat tidak hanya perlu berdiri menghormati bendera. Mereka harus kembali mengingat sumpah untuk melayani rakyat. Masyarakat pun tidak cukup hanya merayakan kemerdekaan, tetapi harus terus menjaga, mengawasi, dan memperjuangkan cita-citanya.
Proklamasi telah membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Tugas generasi sekarang adalah membebaskan rakyat dari kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketakutan, dan ketimpangan.
Kemerdekaan telah diproklamasikan 81 tahun lalu. Kini, janji kemerdekaan itu harus benar-benar ditunaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 17 Agustus 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
