Updates.
OPINI - Kebebasan pers selalu menjadi salah satu pilar utama demokrasi. Pers memberi ruang bagi rakyat untuk mengetahui, mengawasi, mengkritik, dan memahami arah kehidupan berbangsa. Tanpa pers yang bebas, kekuasaan mudah berjalan tanpa koreksi. Tanpa jurnalisme yang merdeka, publik kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar. Namun di era perang kognitif, kebebasan pers menghadapi tantangan baru yang lebih rumit: bukan hanya tekanan dari kekuasaan, tetapi juga serangan disinformasi, delegitimasi media, manipulasi opini publik, kecerdasan buatan, dan krisis kepercayaan.
Perang kognitif menjadikan pikiran manusia sebagai medan perebutan pengaruh. Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa perang kognitif tidak hanya relevan dalam konteks militer, tetapi juga politik dan masyarakat sipil karena sasaran utamanya adalah kognisi: cara manusia memahami informasi, membentuk penilaian, dan mengambil keputusan. Dalam situasi seperti ini, pers tidak lagi sekadar penyampai kabar, tetapi menjadi benteng akal sehat publik.
Masalahnya, benteng itu kini diserang dari banyak arah. Pertama, pers diserang melalui banjir disinformasi. Lazer dkk. (2018) menyebut “fake news” sebagai masalah lintas disiplin yang membutuhkan pemahaman tentang bagaimana internet menyebarkan konten, bagaimana orang memproses berita, dan bagaimana platform digital memperbesar dampaknya. Ketika informasi palsu beredar lebih cepat daripada verifikasi, jurnalisme profesional dipaksa bekerja dalam tekanan waktu yang sangat berat.
Kedua, pers diserang melalui peniruan bentuk jurnalistik. Tandoc, Lim, dan Ling (2018) menunjukkan bahwa “fake news” dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti satire, parodi, fabrikasi, manipulasi, iklan terselubung, dan propaganda, dengan tingkat faktualitas dan niat menipu yang berbeda-beda. Masalahnya, banyak disinformasi kini sengaja dikemas menyerupai berita: memakai judul, foto, kutipan, data, dan desain seolah-olah berasal dari media profesional.
Ketiga, pers diserang melalui pelabelan politik. Egelhofer dan Lecheler (2019) menjelaskan bahwa “fake news” memiliki dua dimensi: sebagai genre disinformasi palsu yang menyerupai berita, dan sebagai label politik untuk mendelegitimasi media berita. Dimensi kedua ini sangat berbahaya bagi kebebasan pers karena istilah “media bohong” dapat dipakai untuk menyerang jurnalis yang sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Di sinilah masa depan kebebasan pers berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, publik membutuhkan pers yang kritis. Di sisi lain, pers yang kritis mudah dituduh sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu. Ketika media membongkar penyimpangan, ia disebut pesanan. Ketika media mengkritik kebijakan, ia disebut anti-pemerintah. Ketika media memverifikasi isu viral, ia disebut menutupi kebenaran. Bila pola ini terus terjadi, masyarakat akan kehilangan kemampuan membedakan antara kritik jurnalistik dan propaganda.
Perang kognitif terhadap pers tidak selalu bertujuan membungkam media secara langsung. Kadang tujuannya lebih halus: membuat publik tidak percaya lagi kepada media mana pun. Ketika semua media dianggap sama-sama bohong, maka ruang publik kehilangan otoritas verifikasi. Publik akhirnya memilih informasi bukan berdasarkan akurasi, tetapi berdasarkan kesukaan, kedekatan ideologis, atau kemarahan kelompok. Bennett dan Livingston (2018) menyebut meningkatnya disinformasi di banyak negara demokratis sebagai bagian dari gangguan komunikasi yang berkaitan dengan melemahnya institusi demokrasi dan legitimasi publik.
Ancaman lain datang dari psikologi misinformasi. Ecker dkk. (2022) menunjukkan bahwa keyakinan terhadap misinformasi dipengaruhi oleh faktor kognitif, sosial, dan afektif, serta sering kali resisten terhadap koreksi. Artinya, berita yang sudah diluruskan belum tentu sepenuhnya hilang dari pikiran publik. Fitnah terhadap media, tuduhan terhadap jurnalis, atau narasi palsu terhadap institusi pers dapat tetap hidup meskipun sudah dibantah.
Kondisi ini menciptakan paradoks. Pers harus bebas agar bisa mengawasi kekuasaan, tetapi pers juga harus dipercaya agar hasil kerjanya berdampak. Kebebasan tanpa kepercayaan akan membuat berita benar pun dianggap sekadar opini. Sebaliknya, kepercayaan tanpa kebebasan akan membuat pers berubah menjadi corong kekuasaan. Karena itu, masa depan kebebasan pers tidak cukup dijaga dengan undang-undang saja. Ia harus dijaga dengan integritas jurnalistik, literasi publik, perlindungan hukum, dan ekosistem informasi yang sehat.
Ada beberapa tantangan besar yang harus dijawab.
Pertama, jurnalisme harus memenangkan kembali kepercayaan publik. Kepercayaan tidak bisa diminta, tetapi harus dibuktikan. Media perlu transparan soal sumber, metode verifikasi, koreksi kesalahan, konflik kepentingan, dan batas antara berita, opini, iklan, serta konten sponsor. Di era perang kognitif, ketidakjelasan kecil dapat dipakai untuk menyerang kredibilitas seluruh institusi pers.
Kedua, media harus memperkuat disiplin verifikasi. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi adalah martabat pers. Berita viral, rekaman suara, potongan video, tangkapan layar, dokumen digital, dan konten AI tidak boleh langsung disiarkan tanpa pemeriksaan. Dalam ekosistem disinformasi, media yang tergesa-gesa dapat tanpa sadar menjadi alat penyebaran operasi kognitif.
Ketiga, pers harus berani kritis tanpa menjadi provokatif. Kritik jurnalistik harus berbasis data, konteks, dan kepentingan publik. Media tidak boleh menggantikan tugas verifikasi dengan sensasi. Jika pers ikut mengejar kemarahan digital, maka ia kehilangan posisi moral sebagai penjaga akal sehat publik.
Keempat, negara harus melindungi kebebasan pers tanpa menggunakan isu disinformasi sebagai alasan membatasi kritik. Regulasi terhadap hoaks dan manipulasi digital memang diperlukan, tetapi harus dijalankan secara hati-hati. Jangan sampai perang melawan disinformasi berubah menjadi perang melawan jurnalisme kritis. Batas antara penindakan fitnah dan pembungkaman kritik harus dijaga dengan tegas.
Kelima, masyarakat harus memiliki literasi media yang lebih matang. Publik perlu memahami bahwa tidak semua informasi viral adalah berita, tidak semua akun populer adalah media, dan tidak semua tuduhan terhadap media berarti benar. Masyarakat juga harus mampu membedakan kesalahan jurnalistik yang perlu dikoreksi dengan serangan terorganisir untuk merusak kepercayaan kepada pers.
Masa depan kebebasan pers juga akan ditentukan oleh kecerdasan buatan. AI generatif mampu membuat teks, gambar, suara, dan video palsu yang tampak meyakinkan. Di satu sisi, AI dapat membantu jurnalis menganalisis data, menerjemahkan dokumen, atau mempercepat riset. Di sisi lain, AI dapat memperbanyak disinformasi yang menyerupai produk jurnalistik. Inilah sebabnya redaksi harus memiliki kebijakan etik AI, sistem pengecekan konten sintetis, dan standar keterbukaan penggunaan teknologi.
Namun, inti persoalannya tetap sama: kebenaran, keberanian, dan kepercayaan. Pers yang bebas harus tetap berani mengungkap fakta meskipun tidak populer. Pers yang profesional harus tetap akurat meskipun dikejar kecepatan. Pers yang sehat harus tetap berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepada kekuasaan, kelompok, klik, atau algoritma.
Perang kognitif membuat kebebasan pers semakin penting, bukan semakin kurang penting. Justru ketika ruang publik dipenuhi manipulasi, masyarakat membutuhkan jurnalisme yang dapat dipercaya. Ketika opini dibanjiri emosi, masyarakat membutuhkan fakta. Ketika kekuasaan perlu diawasi, masyarakat membutuhkan media yang merdeka. Ketika kebohongan dinormalisasi, masyarakat membutuhkan pers yang menjaga standar kebenaran.
Maka masa depan kebebasan pers bukan hanya urusan wartawan dan perusahaan media. Ia adalah urusan seluruh warga negara. Membela kebebasan pers berarti membela hak publik untuk tahu. Menguatkan jurnalisme berarti menguatkan demokrasi. Dan menjaga pers dari perang kognitif berarti menjaga akal sehat bangsa dari manipulasi yang ingin membuat kebenaran kehilangan tempat.
Jakarta, 28 Februari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)
Irwan Darmawan 
