Updates.
OPINI - Sebuah negara dapat memiliki gedung pencakar langit, jalan tol yang panjang, bandar udara yang megah, pusat pemerintahan yang modern, dan berbagai proyek monumental. Namun, semua kemegahan itu belum otomatis membuktikan bahwa rakyatnya telah hidup sejahtera.
Kemajuan tidak cukup dinilai dari apa yang tampak indah dalam foto peresmian. Kemajuan harus dirasakan di meja makan keluarga, di ruang kelas, di puskesmas, di tempat kerja, di pasar, di desa, serta di dalam kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup tanpa terus dibayangi kecemasan ekonomi.
Pertanyaan terpenting dalam pembangunan bukanlah seberapa megah proyek yang berhasil dibangun, melainkan seberapa besar kehidupan rakyat berubah menjadi lebih baik setelah proyek itu hadir.
Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah pekerjaan yang tersedia memberikan upah layak? Apakah biaya pendidikan, kesehatan, pangan, transportasi, dan perumahan semakin terjangkau? Apakah ketimpangan antardaerah berkurang? Apakah masyarakat miskin mempunyai kesempatan nyata untuk naik kelas?
Jika semua pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara meyakinkan, kemegahan pembangunan hanya menjadi etalase yang belum tentu mencerminkan keadaan di dalam rumah.
Pembangunan Bukan Kompetisi Memamerkan Proyek
Pembangunan sering kali dipahami secara sempit sebagai kegiatan membangun sesuatu yang berwujud fisik. Pemerintah dianggap berhasil apabila mampu meresmikan banyak gedung, jalan, jembatan, stadion, monumen, taman kota, pusat perkantoran, dan fasilitas lainnya.
Cara berpikir seperti ini muncul karena pembangunan fisik mudah dilihat, difoto, diberitakan, dan diklaim sebagai prestasi. Sebuah gedung dapat diberi prasasti. Jalan dapat diresmikan dengan gunting pita. Proyek monumental dapat menjadi simbol kekuasaan dan warisan politik seorang pemimpin.
Sebaliknya, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan gizi anak, penguatan layanan kesehatan, pengurangan ketimpangan, peningkatan pendapatan petani, dan penciptaan pekerjaan layak membutuhkan waktu panjang. Hasilnya tidak selalu dapat dipamerkan dalam satu upacara.
Di sinilah politik pembangunan sering terjebak dalam orientasi visual. Pemerintah lebih tertarik kepada sesuatu yang cepat terlihat daripada perubahan yang benar-benar terasa.
Padahal, pembangunan manusia tidak selalu menghasilkan bangunan yang megah. Guru yang kompeten, tenaga kesehatan yang mencukupi, makanan bergizi, air bersih, sanitasi layak, transportasi terjangkau, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan kepastian pekerjaan mungkin tidak menghasilkan monumen. Namun, dari hal-hal itulah kesejahteraan masyarakat dibentuk.
Pembangunan tidak boleh menjadi kompetisi antarpemimpin dalam meninggalkan proyek terbesar. Pembangunan harus menjadi usaha berkelanjutan untuk meninggalkan kehidupan rakyat yang lebih baik.
Kesejahteraan Adalah Perintah Konstitusi
Tujuan negara telah dirumuskan secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Konstitusi tidak memerintahkan pemerintah untuk mengejar kemegahan. Konstitusi memerintahkan pemerintah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan demokrasi ekonomi berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 34 juga mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut dapat dibaca dalam naskah resmi UUD 1945 di JDIH DPR RI.
Dengan demikian, ukuran konstitusional pembangunan bukanlah nilai proyek, luas bangunan, jumlah seremoni, atau seberapa banyak penghargaan yang diterima pemerintah. Ukurannya adalah sebesar apa kekayaan, kewenangan, dan anggaran negara menghadirkan kemakmuran bagi rakyat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menempatkan perencanaan sebagai proses untuk menjamin tercapainya tujuan negara secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artinya, pembangunan harus direncanakan, dikendalikan, dan dievaluasi berdasarkan manfaat, bukan hanya berdasarkan selesainya kegiatan sebagaimana diatur dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 telah menjadi pedoman pembangunan menuju Indonesia Emas. Sasaran jangka panjang tersebut antara lain mencakup peningkatan pendapatan per kapita, penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Landasan hukumnya terdapat dalam UU RPJPN 2025–2045.
Arah pembangunan nasional sebenarnya sudah jelas. Tantangannya adalah memastikan agar setiap proyek dan kebijakan benar-benar bergerak menuju sasaran kesejahteraan tersebut.
Angka Pertumbuhan Belum Menceritakan Semuanya
Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Negara membutuhkan perekonomian yang tumbuh agar tersedia ruang untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, memperluas penerimaan negara, serta membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5, 11 persen sepanjang 2025, dengan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821, 1 triliun. PDB per kapita tercatat Rp83, 7 juta per tahun. Pada triwulan I 2026, ekonomi kembali tumbuh 5, 61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan perekonomian nasional tetap bergerak positif sebagaimana dilaporkan BPS.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan PDB per kapita merupakan gambaran agregat. PDB per kapita bukan berarti setiap orang Indonesia benar-benar menerima pendapatan sebesar angka tersebut. Nilai itu merupakan hasil pembagian total output ekonomi dengan jumlah penduduk sehingga tidak memperlihatkan bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan.
Di sinilah pembangunan perlu dibaca secara lebih utuh. Pada September 2025, persentase penduduk miskin memang turun menjadi 8, 25 persen. Penurunan tersebut patut diapresiasi. Namun, masih terdapat 23, 36 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase kemiskinan di perdesaan mencapai 10, 72 persen, lebih tinggi daripada perkotaan sebesar 6, 60 persen, berdasarkan data resmi BPS tentang profil kemiskinan.
Selain mereka yang secara statistik berada di bawah garis kemiskinan, terdapat pula masyarakat yang penghasilannya hanya sedikit di atas garis tersebut. Mereka mungkin tidak dikategorikan miskin, tetapi sangat rentan jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, mengalami sakit, menghadapi kenaikan harga pangan, atau harus membiayai pendidikan anak.
Ketimpangan juga belum dapat diabaikan. Gini Ratio Indonesia pada September 2025 tercatat 0, 363. Angka ini membaik dibandingkan periode sebelumnya, tetapi kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah hanya menikmati 19, 28 persen dari total pengeluaran masyarakat. Gambaran tersebut terdapat dalam publikasi resmi BPS mengenai ketimpangan.
Artinya, ekonomi dapat tumbuh dan kemiskinan dapat menurun, tetapi pemerintah tetap harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebar secara lebih adil.
Pertumbuhan yang sebagian besar hanya berputar di sektor, wilayah, atau kelompok tertentu akan menghasilkan kemegahan di satu sisi dan ketertinggalan di sisi lain.
Bekerja Belum Tentu Sejahtera
Pembangunan sering dianggap berhasil ketika tingkat pengangguran menurun. Namun, mempunyai pekerjaan belum tentu berarti mempunyai kehidupan yang layak.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4, 68 persen. Pada saat yang sama, rata-rata upah buruh tercatat Rp3, 29 juta per bulan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap sekitar 42, 49 juta pekerja atau 28, 78 persen dari seluruh penduduk bekerja. Data tersebut disampaikan dalam laporan ketenagakerjaan BPS Februari 2026.
Angka pengangguran penting, tetapi kualitas pekerjaan jauh lebih menentukan kesejahteraan. Seseorang dapat tercatat bekerja meskipun hanya bekerja beberapa jam, mempunyai pendapatan tidak tetap, tidak memperoleh jaminan sosial, dan tidak memiliki perlindungan ketika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa banyak pekerjaan yang tercipta. Pemerintah harus mengukur apakah pekerjaan tersebut produktif, aman, memberikan penghasilan layak, menyediakan kesempatan berkembang, dan mampu membawa keluarga keluar dari kerentanan.
Pembangunan yang menghasilkan banyak proyek tetapi tidak menciptakan pekerjaan berkualitas bagi masyarakat lokal harus dievaluasi. Begitu pula investasi besar yang menggunakan sumber daya alam daerah, tetapi sebagian besar nilai tambah, keuntungan, tenaga ahli, dan rantai pasoknya tidak dinikmati masyarakat sekitar.
Keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari besarnya modal yang masuk. Keberhasilan harus dilihat dari jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, peningkatan keterampilan, tumbuhnya usaha kecil dan menengah, transfer teknologi, penerimaan negara, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Infrastruktur Adalah Alat, Bukan Tujuan
Mengkritik kemegahan bukan berarti menolak pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, jaringan listrik, fasilitas telekomunikasi, sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik sangat dibutuhkan. Infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik, membuka keterisolasian, mempercepat mobilitas, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan ekonomi.
Namun, infrastruktur hanyalah alat. Tujuan akhirnya tetap kesejahteraan. Sebuah jalan baru dapat disebut berhasil apabila mempersingkat waktu perjalanan, menurunkan biaya distribusi, membuka akses petani ke pasar, mengurangi kecelakaan, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.
Rumah sakit baru bukan dinilai hanya dari kemegahan bangunannya, melainkan dari ketersediaan dokter, perawat, obat, peralatan, biaya yang terjangkau, dan kualitas pelayanan kepada pasien.
Sekolah baru bukan sekadar jumlah ruang kelas. Keberhasilannya ditentukan oleh mutu guru, proses pembelajaran, keamanan peserta didik, ketersediaan buku, akses teknologi, serta kemampuan sekolah membentuk pengetahuan dan karakter.
Bendungan tidak cukup hanya selesai dibangun. Manfaatnya harus diukur dari luas lahan yang benar-benar memperoleh irigasi, peningkatan produktivitas petani, ketersediaan air baku, pengendalian banjir, dan keberlanjutan ekosistem.
Jika bangunan berdiri tetapi tidak berfungsi optimal, biaya pemeliharaan tidak tersedia, masyarakat sulit mengaksesnya, atau manfaatnya hanya dinikmati kelompok tertentu, pembangunan tersebut baru selesai secara fisik—belum berhasil secara sosial.
Politik Kemegahan dan Jebakan Seremoni
Proyek megah memiliki daya tarik politik karena mudah dikomunikasikan kepada publik. Pemimpin dapat berdiri di depan bangunan baru, memotong pita, memberikan pidato, dan mengklaim keberhasilan.
Sebaliknya, mencegah anak mengalami stunting, meningkatkan kemampuan membaca siswa, memperbaiki kualitas guru, membangun sistem rujukan kesehatan, atau meningkatkan produktivitas petani tidak selalu menghasilkan gambar dramatis.
Akibatnya, anggaran berisiko diarahkan kepada proyek yang paling mudah dipamerkan, bukan kepada kebutuhan yang paling mendesak.
Pembangunan akhirnya berubah menjadi panggung pencitraan. Peresmian lebih diperhatikan daripada pemanfaatan. Nilai proyek lebih sering disebut daripada nilai manfaat. Kepala daerah berlomba membangun ikon kota, sementara jalan lingkungan rusak, sekolah kekurangan ruang belajar, puskesmas kekurangan tenaga kesehatan, dan masyarakat kesulitan memperoleh air bersih.
Setiap rupiah yang digunakan untuk satu proyek memiliki biaya kesempatan. Ketika pemerintah memilih membangun gedung yang belum mendesak, pada saat bersamaan pemerintah kehilangan kesempatan menggunakan anggaran tersebut untuk memperbaiki sekolah, menyediakan obat, memperluas air bersih, membangun transportasi umum, atau meningkatkan perlindungan sosial.
Karena itu, pertanyaan sebelum proyek dibangun tidak boleh berhenti pada, “Apakah anggarannya tersedia?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Apakah proyek ini merupakan penggunaan terbaik dari uang rakyat?”
Pembangunan Manusia Harus Menjadi Pusat
BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada 2025 mencapai 75, 90. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74, 47 tahun. Harapan lama sekolah sebesar 13, 30 tahun, tetapi rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas baru mencapai 9, 07 tahun. Data tersebut menunjukkan kemajuan sekaligus pekerjaan besar yang belum selesai, sebagaimana tercantum dalam publikasi IPM Indonesia 2025.
Angka rata-rata lama sekolah sekitar sembilan tahun memperlihatkan bahwa pembangunan gedung dan pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia.
Pembangunan manusia membutuhkan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam satu periode pemerintahan, tetapi justru menentukan kemampuan bangsa bertahan selama puluhan tahun.
Anak yang sehat dan memperoleh pendidikan berkualitas akan tumbuh menjadi manusia produktif. Tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan daya saing industri. Masyarakat yang sehat akan mengurangi beban pembiayaan kesehatan. Perempuan yang memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan akan memperkuat ekonomi keluarga. Petani yang menguasai teknologi akan meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Karena itu, pendidikan, kesehatan, gizi, riset, kebudayaan, dan peningkatan keterampilan tidak boleh dianggap sebagai beban anggaran. Semua itu merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi.
Negara yang hanya membangun benda akan memiliki banyak bangunan. Negara yang membangun manusia akan memiliki masa depan.
Ukuran Keberhasilan Harus Diubah
Selama keberhasilan pembangunan masih dinilai dari besarnya anggaran yang terserap dan jumlah proyek yang selesai, pemerintah akan terus mengejar keluaran administratif.
Ukuran tersebut harus diubah dari output menuju outcome dan dampak. Pemerintah tidak cukup melaporkan berapa sekolah yang dibangun. Pemerintah harus menjelaskan apakah angka putus sekolah menurun dan kemampuan belajar meningkat.
Pemerintah tidak cukup menyebut berapa rumah sakit yang diresmikan. Pemerintah harus menunjukkan apakah waktu tunggu pasien berkurang, tenaga kesehatan tersedia, dan biaya berobat semakin terjangkau.
Pemerintah tidak cukup menghitung panjang jalan yang dibangun. Pemerintah harus membuktikan apakah biaya logistik menurun, akses masyarakat membaik, dan ekonomi lokal berkembang.
Pemerintah tidak cukup menyebut nilai investasi. Pemerintah harus menjelaskan jumlah pekerjaan layak yang tercipta, besarnya nilai tambah di dalam negeri, keterlibatan usaha lokal, dan dampaknya terhadap lingkungan.
Setiap proyek publik semestinya memiliki indikator manfaat yang jelas sejak tahap perencanaan. Indikator itu harus mempunyai kondisi awal, target, batas waktu, kelompok penerima manfaat, serta mekanisme evaluasi.
Evaluasi juga tidak boleh hanya dilakukan oleh instansi yang melaksanakan proyek. Perguruan tinggi, lembaga pengawas, masyarakat, media, dan kelompok penerima manfaat perlu dilibatkan agar penilaian tidak berubah menjadi pembenaran administratif.
Membangun dari Kebutuhan Rakyat
Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan harus dimulai dengan mendengar kebutuhan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi kegiatan formal untuk mengesahkan daftar proyek yang sebenarnya telah ditentukan. Aspirasi masyarakat harus dapat ditelusuri: usulan mana yang diterima, mana yang ditunda, mana yang ditolak, serta apa alasannya.
Pemerintah juga harus membedakan antara keinginan elite dan kebutuhan rakyat. Elite mungkin menginginkan gedung baru, kendaraan dinas, taman monumental, atau pusat kegiatan yang megah. Masyarakat mungkin lebih membutuhkan jalan produksi, air bersih, irigasi, transportasi murah, sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi, jaringan internet, dan pasar yang tertata.
Pembangunan harus memberikan prioritas kepada kebutuhan dasar sebelum mengejar simbol kemajuan. Daerah juga tidak boleh sekadar meniru proyek daerah lain. Setiap wilayah memiliki kebutuhan, sumber daya, tantangan, dan karakter sosial yang berbeda. Daerah pertanian membutuhkan irigasi, penyimpanan hasil panen, akses pasar, dan industri pengolahan. Daerah kepulauan membutuhkan transportasi laut, layanan kesehatan bergerak, serta konektivitas digital. Kota besar membutuhkan perumahan terjangkau, transportasi massal, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.
Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang paling seragam, melainkan pembangunan yang paling relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Delapan Agenda Pembangunan Berbasis Kesejahteraan
Pertama, pemerintah harus menetapkan kesejahteraan sebagai indikator utama pembangunan. Kemiskinan, ketimpangan, pekerjaan layak, pendapatan riil, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan kualitas lingkungan harus ditempatkan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi.
Kedua, setiap proyek besar harus melalui analisis manfaat sosial dan biaya kesempatan. Pemerintah harus membandingkan manfaat proyek dengan pilihan penggunaan anggaran lainnya, termasuk biaya operasional dan pemeliharaan setelah proyek selesai.
Ketiga, anggaran harus diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan pembangunan manusia. Kemegahan administratif tidak boleh mengalahkan kebutuhan sekolah, puskesmas, air bersih, gizi, perlindungan sosial, dan penciptaan pekerjaan.
Keempat, pemerintah harus memublikasikan indikator hasil setiap proyek. Masyarakat berhak mengetahui siapa penerima manfaatnya, berapa biaya perawatannya, apa target sosial-ekonominya, dan apakah target tersebut tercapai.
Kelima, pembangunan harus mengurangi ketimpangan antarwilayah. Dana pembangunan tidak boleh terus terkonsentrasi di pusat pertumbuhan yang sudah maju, sementara desa, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal kekurangan pelayanan dasar.
Keenam, investasi harus dihubungkan dengan ekonomi masyarakat. Proyek besar wajib mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan produk dalam negeri, pengembangan UMKM, transfer pengetahuan, serta perlindungan sosial dan lingkungan.
Ketujuh, pengendalian dan evaluasi pembangunan harus dilakukan berdasarkan dampak. Proyek yang tidak menghasilkan manfaat harus diperbaiki, dialihkan, bahkan dihentikan apabila hanya membebani keuangan negara.
Kedelapan, partisipasi masyarakat harus diperkuat dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Rakyat bukan penonton pembangunan. Mereka adalah pemilik anggaran sekaligus pihak yang paling berhak menentukan kebutuhan hidupnya.
Bukan Menolak Kemegahan, Melainkan Menuntut Manfaat
Ada yang berpendapat bahwa negara besar membutuhkan proyek besar dan simbol kemajuan. Pendapat itu dapat dipahami. Bangunan monumental dapat memiliki nilai sejarah, budaya, identitas, dan kebanggaan nasional. Infrastruktur berskala besar juga dapat menjadi penggerak transformasi ekonomi.
Namun, kemegahan hanya dapat dibenarkan apabila dibangun berdasarkan kebutuhan, kemampuan keuangan, manfaat yang terukur, dan prioritas yang tepat.
Negara tidak harus memilih antara membangun infrastruktur dan menyejahterakan rakyat. Infrastruktur justru harus dirancang sebagai jalan menuju kesejahteraan.
Masalah muncul ketika kemegahan menjadi tujuan, sementara rakyat hanya menjadi latar belakang peresmian.
Pembangunan yang benar tidak memusuhi proyek besar. Pembangunan yang benar menuntut agar setiap proyek besar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Kesejahteraan Adalah Monumen Terbaik
Warisan terbaik seorang pemimpin bukanlah gedung yang mencantumkan namanya. Warisan terbaik adalah generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih terampil, lebih sejahtera, dan mempunyai masa depan yang lebih baik.
Jalan dapat rusak. Gedung dapat lapuk. Monumen dapat kehilangan daya tarik. Namun, manusia yang memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kehidupan layak akan melanjutkan pembangunan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, pemerintah harus berani mengubah cara menilai keberhasilan. Laporan pembangunan tidak boleh hanya dipenuhi angka pertumbuhan, nilai investasi, penyerapan anggaran, dan jumlah proyek.
Laporan pembangunan harus menjawab pertanyaan paling mendasar: berapa banyak rakyat yang keluar dari kemiskinan, berapa banyak keluarga yang memperoleh penghasilan layak, berapa banyak anak yang mendapatkan pendidikan bermutu, berapa banyak desa yang memperoleh pelayanan dasar, dan seberapa jauh kesenjangan berhasil dipersempit.
Pembangunan bukan tentang membuat negara terlihat kaya. Pembangunan adalah membuat rakyat benar-benar hidup layak.
Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena memiliki banyak bangunan megah. Indonesia akan menjadi negara maju ketika rakyatnya sehat, berpendidikan, produktif, terlindungi, memiliki penghasilan layak, dan memperoleh kesempatan yang adil.
Pada akhirnya, kemegahan yang paling bernilai bukanlah tingginya gedung, panjangnya jalan, atau besarnya anggaran. Kemegahan sejati adalah ketika tidak ada anak yang berhenti sekolah karena miskin, tidak ada orang sakit yang takut berobat karena biaya, tidak ada petani yang terus merugi setelah panen, dan tidak ada keluarga yang kehilangan masa depan hanya karena dilahirkan dalam kemiskinan.
Itulah pembangunan yang sesungguhnya. Pembangunan yang tidak hanya tampak oleh mata, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 5 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
Agung widodo 
Dadan Wahyudin 
Sudiyanto 
