Updates.
OPINI - Ketahanan nasional pada masa lalu sering dipahami sebagai kemampuan negara menjaga wilayah, sumber daya, ekonomi, pertahanan, dan stabilitas politik. Namun pada era digital, ketahanan nasional juga harus dibaca sebagai kemampuan bangsa menjaga cara rakyat memahami kenyataan. Sebab ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk pasukan, rudal, atau sabotase fisik. Ancaman dapat hadir sebagai narasi yang membuat rakyat saling curiga, kehilangan kepercayaan kepada negara, meragukan kebenaran, dan merasa bahwa bangsa ini tidak punya masa depan.
Inilah yang dapat disebut sebagai serangan persepsi. Ia bekerja bukan dengan menghancurkan gedung, tetapi dengan mengganggu pikiran publik. Ia tidak selalu memaksa masyarakat percaya pada kebohongan besar. Kadang cukup membuat masyarakat bingung, marah, sinis, takut, dan lelah membedakan mana fakta, mana opini, mana propaganda, dan mana manipulasi. Dalam kajian perang kognitif, Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa ranah kognitif kini menjadi ruang strategis karena operasi pengaruh tidak hanya menyasar militer, tetapi juga masyarakat sipil, politik, dan demokrasi.
Serangan persepsi menjadi berbahaya karena ia memanfaatkan kelemahan alami manusia. Manusia tidak selalu membagikan informasi karena informasi itu benar, tetapi karena informasi itu mengejutkan, membuat marah, terasa cocok dengan keyakinannya, atau memperkuat identitas kelompoknya. Penelitian Vosoughi et al. (2018) menemukan bahwa berita palsu di Twitter menyebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih luas daripada berita benar, terutama dalam isu politik. Temuan pentingnya: penyebaran itu lebih banyak didorong oleh manusia daripada bot.
Dalam konteks ketahanan nasional, ini berarti ancaman utama bukan hanya hoaksnya, tetapi kesiapan psikologis masyarakat untuk mempercayai dan menyebarkannya. Sebuah bangsa dapat memiliki infrastruktur kuat, anggaran besar, dan aparat lengkap, tetapi tetap rapuh bila masyarakatnya mudah diadu domba oleh potongan video, judul provokatif, rekaman palsu, meme kebencian, atau narasi yang sengaja dirancang untuk memecah kepercayaan sosial.
Serangan persepsi juga bekerja melalui ruang gema digital. Di media sosial, warga sering berada dalam lingkungan informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Lama-kelamaan, yang berbeda dianggap musuh, yang mengkritik dianggap pengkhianat, dan yang tidak sepakat dianggap tidak bermoral. Cinelli et al. (2021) menunjukkan bahwa platform media sosial dapat memperkuat pembentukan echo chamber, yaitu ruang interaksi yang membuat orang lebih banyak menerima informasi dari kelompok yang sepemikiran.
Akibatnya, bangsa kehilangan kemampuan berdialog. Perbedaan yang seharusnya menjadi energi demokrasi berubah menjadi permusuhan emosional. Törnberg (2022) menjelaskan bahwa media digital dapat mendorong polarisasi afektif melalui penyortiran partisan, yaitu proses ketika perbedaan identitas, keyakinan, dan preferensi budaya semakin terseret ke dalam pembelahan sosial yang lebih luas. Bahkan Bail et al. (2018) menemukan bahwa paparan terhadap pandangan politik lawan di media sosial tidak selalu menurunkan polarisasi; dalam kondisi tertentu, justru dapat memperkuat sikap politik sebelumnya.
Di sinilah ketahanan nasional harus diperluas maknanya. Ketahanan nasional bukan hanya soal kesiapan menghadapi agresi militer, tetapi juga kesiapan menjaga kepercayaan publik, persatuan sosial, dan kewarasan ruang informasi. Bila masyarakat tidak percaya pada lembaga negara, tidak percaya pada media, tidak percaya pada data, tidak percaya pada sesama warga, dan tidak percaya pada proses demokrasi, maka negara akan mengalami pelemahan dari dalam.
Lebih berbahaya lagi, informasi salah tidak selalu hilang setelah dikoreksi. Lewandowsky et al. (2012) menjelaskan adanya continued influence effect, yaitu kondisi ketika informasi keliru tetap memengaruhi penilaian seseorang meskipun koreksi telah diberikan. Dalam kehidupan publik, ini tampak ketika klarifikasi resmi sudah keluar, tetapi sebagian orang tetap berkata, “Mungkin memang hoaks, tapi jangan-jangan ada benarnya.” Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa serangan persepsi tidak hanya meninggalkan kesalahan informasi, tetapi juga bekas kecurigaan.
Serangan persepsi terhadap ketahanan nasional dapat menyasar banyak bidang. Dalam politik, ia membangun delegitimasi. Dalam ekonomi, ia menyebarkan kepanikan. Dalam hukum, ia menciptakan ketidakpercayaan terhadap putusan dan proses. Dalam pertahanan, ia melemahkan kepercayaan pada aparat. Dalam kehidupan sosial, ia membenturkan agama, etnis, daerah, profesi, kelas ekonomi, dan generasi. Dalam demokrasi, ia mengubah warga negara menjadi massa emosional yang mudah digerakkan oleh kebencian.
Karena itu, ketahanan nasional di era serangan persepsi harus dibangun melalui lima pilar.
Pertama, ketahanan literasi. Masyarakat tidak cukup hanya bisa menggunakan gawai. Mereka harus mampu membaca motif, sumber, data, konteks, dan emosi yang disisipkan dalam sebuah informasi. Literasi digital harus naik menjadi literasi kognitif: kemampuan mengenali manipulasi pikiran. Roozenbeek et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan inokulasi psikologis atau prebunking dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap misinformasi dalam skala besar.
Kedua, ketahanan institusi. Lembaga negara harus cepat, terbuka, dan kredibel dalam menjelaskan isu publik. Di era serangan persepsi, keterlambatan informasi resmi adalah ruang kosong yang akan diisi oleh spekulasi. Pemerintah tidak cukup benar; pemerintah harus mampu menjelaskan kebenaran dengan bahasa yang mudah dipahami, data yang terbuka, dan sikap yang empatik.
Ketiga, ketahanan media. Pers harus kembali menjadi penjaga akal sehat publik. Media yang hanya mengejar klik, emosi, dan sensasi berisiko menjadi bagian dari mesin serangan persepsi. Sebaliknya, media yang kuat dalam verifikasi, koreksi terbuka, jurnalisme data, dan keberimbangan akan menjadi infrastruktur penting ketahanan nasional.
Keempat, ketahanan sosial. Masyarakat yang saling percaya lebih sulit diadu domba. Gotong royong, musyawarah, toleransi, dan solidaritas bukan sekadar nilai moral, tetapi modal strategis pertahanan bangsa. Ketika warga masih mau berbicara, mendengar, memeriksa fakta, dan menahan amarah, serangan persepsi kehilangan daya rusaknya.
Kelima, ketahanan teknologi. Negara perlu memiliki kemampuan memantau pola disinformasi, mendeteksi manipulasi digital, melindungi data publik, mengamankan kanal komunikasi resmi, dan membangun sistem klarifikasi cepat. Bak-Coleman et al. (2021) menegaskan bahwa perilaku kolektif global di era digital perlu diperlakukan sebagai bidang krisis karena perubahan informasi digital dapat memengaruhi sistem sosial secara luas.
Namun, inti dari semua itu tetap manusia. Teknologi bisa membantu mendeteksi hoaks, tetapi hanya manusia yang bisa memilih untuk tidak menyebarkannya. Regulasi bisa menindak pelanggaran, tetapi hanya budaya publik yang sehat yang dapat mencegah kebencian menjadi kebiasaan. Negara bisa memberi klarifikasi, tetapi masyarakat harus memiliki kemauan untuk mendengar fakta.
Ketahanan nasional di era serangan persepsi berarti kemampuan bangsa menjaga pikiran rakyat agar tetap merdeka. Merdeka dari manipulasi. Merdeka dari kebencian. Merdeka dari kepanikan. Merdeka dari kebohongan yang dibungkus seolah-olah kebenaran. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak pernah berbeda pendapat, melainkan bangsa yang mampu berbeda tanpa saling menghancurkan.
Pada akhirnya, serangan persepsi hanya akan berhasil bila masyarakat kehilangan akal sehat dan kepercayaan sosial. Maka pertahanan terbaik bukan hanya senjata, algoritma, atau undang-undang, tetapi karakter bangsa: jujur pada fakta, sabar dalam menilai, adil dalam berbeda pendapat, dan setia pada persatuan. Di era perang persepsi, menjaga kewarasan publik adalah bagian dari bela negara.
Jakarta, 05 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)
