Updates.
JAKARTA - Kebutuhan PT PLN (Persero) akan batu bara berkalori sedang menghadapi tantangan serius akibat jurang pemisah antara harga Domestic Market Obligation (DMO) dan harga pasar yang kian melebar. Situasi ini mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pengadaan khusus.
Tim yang beranggotakan perwakilan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini dibentuk demi memastikan pasokan energi primer yang lebih stabil dan tidak terus menerus diliputi masalah. "Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan. PLN, Dirjen Minerba, dan BPKP, " ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026) lalu.
Secara rinci, kebutuhan tahunan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton. Pemerintah telah menugaskan perusahaan batu bara untuk memenuhi sekitar 190 juta ton pasokan. Hingga kini, dari jumlah tersebut, sekitar 150-160 juta ton telah terkonfirmasi dan 134 juta ton di antaranya sudah terikat kontrak.
Meski mayoritas kebutuhan telah terkontrak, Bahlil mengakui adanya defisit sekitar 20 juta ton yang belum terlaksana kontraknya. Lebih pelik lagi, PLN masih kesulitan mendapatkan batu bara berkalori medium yang justru dibutuhkan untuk pembangkit listriknya. "Saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta (ton) itu membutuhkan batu bara yang medium, yang kalorinya agak bagus, " ungkap Bahlil.
Keterbatasan pasokan batu bara berkalori sedang ini diperparah dengan harga jual yang ditetapkan melalui DMO, yakni sebesar 70 dolar AS per ton. Angka ini sangat kontras dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode I Juni 2026 yang mencapai 121, 83 dolar AS per ton. "Jadi, harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi masalah, " tegas Bahlil.
Menindaklanjuti persoalan krusial ini, Bahlil telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Koordinasi ini diharapkan dapat mencegah kesimpangsiuran informasi dan memastikan pelayanan terbaik bagi negara. "Ini (pembentukan tim) agar tidak ada dusta di antara kita. Sudah capek ngomong sana lain, ngomong sini lain, tulis lain, baca lain, bikin lain. Aku tahu ada sesuatu, tetapi udahlah. Kita sama-sama memahami, yang penting kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk negara, " tandas Bahlil. (PERS)
Dadan Wahyudin 
