Updates.
OPINI - Bayangkan seorang anak datang ke sekolah dengan semangat belajar, tetapi ditolak karena menggunakan kursi roda, memerlukan bahasa isyarat, mengalami hambatan intelektual, memiliki autisme, atau membutuhkan cara belajar yang berbeda. Penolakan itu mungkin dibungkus dengan alasan sekolah belum memiliki guru pendamping, fasilitas belum siap, atau anak dianggap lebih tepat belajar di tempat lain. Namun, bagi anak dan keluarganya, pesan yang diterima sangat sederhana: sekolah belum menyediakan ruang bagi perbedaan.
Pendidikan inklusif lahir untuk mengubah keadaan tersebut. Inklusi bukan belas kasihan kepada anak berkebutuhan khusus, melainkan pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak, martabat, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Sekolah seharusnya menyesuaikan layanan dengan kebutuhan peserta didik, bukan memaksa setiap anak menyesuaikan diri dengan sistem yang sejak awal dirancang hanya untuk satu jenis kemampuan.
Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki cakupan luas. Istilah ini dapat merujuk kepada anak yang mengalami hambatan fisik, sensorik, intelektual, mental, emosional, sosial, kesulitan belajar, gangguan komunikasi, maupun anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sementara itu, istilah “penyandang disabilitas” memiliki pengertian hukum yang lebih khusus. Perbedaan istilah ini penting agar kebijakan tidak menyamaratakan kebutuhan setiap anak.
Dasar konstitusional pendidikan inklusif sangat jelas. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 28H ayat (2) juga memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlakuan khusus dalam konteks ini bukan bentuk keistimewaan yang tidak adil, melainkan cara menghilangkan hambatan agar setiap anak dapat menikmati hak yang setara.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan melalui Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Pasal 5 ayat (2) memberikan hak atas pendidikan khusus kepada warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Pasal 32 selanjutnya mengatur pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran karena kondisi tertentu atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Kerangka perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 10 menjamin hak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan bermutu secara inklusif maupun khusus. Pasal 40 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ketentuan itu juga mengharuskan anak penyandang disabilitas diikutsertakan dalam program wajib belajar 12 tahun.
Komitmen tersebut sejalan dengan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pasal 24 konvensi tersebut mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan dan mengarahkan negara peserta untuk membangun sistem pendidikan inklusif pada seluruh jenjang. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan sekadar program kementerian, melainkan bagian dari kewajiban hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia.
Namun, keberadaan peraturan belum otomatis menciptakan sekolah yang inklusif. Sekolah dapat menerima peserta didik penyandang disabilitas secara administratif, tetapi belum tentu mampu memberikan pembelajaran yang sesuai. Anak mungkin tercatat sebagai murid, tetapi tidak memahami materi, tidak dapat mengakses ruang kelas, tidak dilibatkan dalam kegiatan, mengalami perundungan, atau selalu bergantung kepada orang tua. Keadaan seperti itu baru merupakan penempatan fisik, belum menjadi inklusi yang sesungguhnya.
Data pemerintah menunjukkan besarnya tantangan pelayanan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan bahwa hingga akhir Desember 2025 terdapat 181.246 peserta didik penyandang disabilitas pada berbagai jenjang di satuan pendidikan umum dan kejuruan. Dengan acuan satu Guru Pendidikan Khusus untuk 15 peserta didik, dibutuhkan sedikitnya 12.084 guru. Angka tersebut menggambarkan bahwa penerimaan murid harus disertai penyiapan tenaga pendidik yang memadai.
Guru kelas dan guru mata pelajaran memang memegang peran utama dalam pendidikan inklusif. Namun, tidak adil apabila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada mereka tanpa pelatihan, dukungan ahli, alat bantu, waktu, dan jumlah murid yang wajar. Guru yang tidak pernah mendapat pendidikan tentang disabilitas akan kesulitan menyusun strategi pembelajaran, mengenali kebutuhan individual, menangani perilaku, berkomunikasi dengan keluarga, serta melakukan penilaian yang adil.
Pendidikan inklusif juga tidak berarti menurunkan mutu atau memberikan nilai tanpa proses belajar. Kesetaraan bukan berarti semua peserta didik diperlakukan dengan cara yang sama. Kesetaraan berarti setiap anak mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kemampuan terbaiknya. Seorang murid tunanetra mungkin membutuhkan buku Braille atau pembaca layar. Murid tuli dapat memerlukan juru bahasa isyarat atau materi visual. Murid dengan disleksia mungkin membutuhkan waktu tambahan dan bentuk evaluasi yang berbeda.
Dukungan tersebut dikenal sebagai akomodasi yang layak. Negara telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai dasar penyediaan penyesuaian yang diperlukan tanpa membebani peserta didik secara tidak proporsional. Pengaturannya kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 untuk pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Akomodasi yang layak dapat berbentuk akses fisik, teknologi bantu, penyesuaian kurikulum, metode komunikasi, materi pembelajaran yang dapat diakses, tambahan waktu, pendampingan, maupun penilaian yang disesuaikan. Bentuknya tidak selalu mahal. Mengubah posisi tempat duduk, menyederhanakan instruksi, memberikan materi lebih awal, menggunakan gambar, memperpanjang waktu ujian, dan membagi tugas menjadi beberapa tahap dapat memberi dampak besar apabila dilakukan berdasarkan kebutuhan anak.
Ada pandangan bahwa pendidikan inklusif akan membebani sekolah umum dan mengurangi perhatian guru kepada murid lainnya. Kekhawatiran ini tidak boleh diabaikan. Inklusi yang dipaksakan tanpa dukungan memang dapat merugikan guru, anak berkebutuhan khusus, dan peserta didik lain. Akan tetapi, masalahnya bukan terletak pada kehadiran anak berkebutuhan khusus, melainkan pada kegagalan sistem menyediakan sumber daya dan pengaturan kelas yang memadai.
Solusinya bukan mengembalikan seluruh anak ke lembaga terpisah. Pemerintah harus membangun layanan yang berjenjang dan fleksibel. Sekolah umum perlu diperkuat agar mampu menerima keragaman, sementara Sekolah Luar Biasa dapat dikembangkan sebagai pusat sumber, tempat asesmen, pelatihan, konsultasi, penyediaan alat bantu, dan layanan khusus. Anak dengan kebutuhan dukungan intensif tetap harus memperoleh layanan profesional sesuai kepentingan terbaiknya, dengan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah daerah memegang peran penting karena pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan kewenangan daerah. Setiap kabupaten dan kota harus memiliki pemetaan anak berkebutuhan khusus berdasarkan usia, jenis kebutuhan, status sekolah, serta dukungan yang diperlukan. Pendataan harus menjangkau anak yang sudah bersekolah maupun yang masih berada di rumah, dengan tetap melindungi privasi dan mencegah pelabelan yang merendahkan.
Data tersebut harus menjadi dasar penyusunan anggaran. Pemerintah daerah perlu menetapkan target penambahan sekolah yang benar-benar siap, bukan sekadar menambah sekolah berlabel inklusif. Anggaran harus diarahkan untuk aksesibilitas bangunan, alat bantu, transportasi, pelatihan guru, asesmen, layanan terapi yang berkaitan dengan pendidikan, serta pengembangan materi pembelajaran. Sekolah tidak boleh dibebani menyediakan seluruh kebutuhan dari anggaran operasional yang terbatas.
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas juga harus dipercepat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2025 menempatkan penguatan unit tersebut sebagai bagian penting dalam penyediaan akomodasi yang layak. Unit ini seharusnya tidak berhenti sebagai nama dalam struktur organisasi. Ia harus memiliki tenaga yang mampu melakukan asesmen, mendampingi sekolah, melatih guru, membantu keluarga, menyediakan alat bantu, serta menangani pengaduan.
Sekolah juga harus menyusun program pembelajaran individual ketika diperlukan. Program tersebut memuat kondisi awal, tujuan belajar, bentuk dukungan, strategi pembelajaran, cara penilaian, dan pembagian peran antara guru, tenaga ahli, serta orang tua. Evaluasinya tidak boleh hanya membandingkan anak dengan standar rata-rata kelas, tetapi juga mengukur perkembangan berdasarkan kemampuan dan tujuan individualnya.
Lingkungan sosial sekolah sama pentingnya dengan kurikulum. Anak berkebutuhan khusus sering menghadapi ejekan, pengucilan, sikap meremehkan, atau perlindungan berlebihan yang justru menghambat kemandirian. Sekolah harus memiliki kebijakan antiperundungan, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pendidikan tentang keberagaman, serta kegiatan yang mendorong interaksi setara. Teman sebaya perlu diajak menjadi bagian dari budaya inklusif, bukan diposisikan sebagai penonton.
Orang tua harus diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang selalu disalahkan atau diwajibkan menyediakan pendamping sendiri. Keluarga memiliki pengetahuan penting mengenai cara anak berkomunikasi, merespons situasi, dan belajar. Namun, tanggung jawab penyediaan layanan pendidikan tetap berada pada negara dan satuan pendidikan. Ketidakmampuan keluarga membayar pendamping tidak boleh menjadi alasan bagi sekolah untuk menolak anak.
Kemajuan pendidikan inklusif harus diukur secara terbuka. Pemerintah tidak cukup melaporkan jumlah sekolah inklusif atau peserta didik yang terdaftar. Indikator perlu mencakup tingkat kehadiran, putus sekolah, transisi antarkelas, perkembangan pembelajaran, pengalaman perundungan, ketersediaan guru khusus, aksesibilitas fasilitas, kepuasan keluarga, dan kelanjutan pendidikan. Satu Data Pendidikan tahun ajaran 2025/2026 dapat menjadi pijakan untuk memperkuat pemantauan tersebut.
Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan hanya bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang mampu melayani perbedaan akan melahirkan guru yang lebih kreatif, peserta didik yang lebih empatik, serta masyarakat yang menghargai martabat manusia. Anak-anak belajar bahwa kecerdasan tidak memiliki satu bentuk, keberhasilan tidak harus dicapai dengan satu cara, dan perbedaan bukan alasan untuk mengecualikan seseorang.
Negara tidak boleh hanya membuka pintu sekolah, lalu membiarkan anak berkebutuhan khusus berjuang sendirian di dalamnya. Pintu yang terbuka harus diikuti pembelajaran yang dapat diakses, guru yang siap, fasilitas yang layak, lingkungan yang aman, serta dukungan yang berkelanjutan. Pendidikan baru dapat disebut inklusif ketika setiap anak bukan hanya hadir di sekolah, tetapi diterima, dilibatkan, dihargai, dan diberi kesempatan nyata untuk berkembang.
Jakarta, 19 Februari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
Ahmad Rohanda 
Basory Wijaya 
Agung widodo 
M Ali Akbar 
