Updates.
OPINI - Bayangkan sebuah keluarga sederhana yang memiliki dua atau tiga anak usia sekolah. Setiap awal tahun ajaran, orang tua harus memikirkan uang pangkal, seragam, buku, kegiatan sekolah, transportasi, biaya internet, hingga berbagai pungutan yang kadang disebut sumbangan. Ketika anak melanjutkan ke perguruan tinggi, bebannya semakin besar: uang kuliah, biaya praktikum, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup. Pada akhirnya, pendidikan yang seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan justru berubah menjadi beban yang dapat membuat keluarga semakin terhimpit.
Pertanyaannya, mengapa pendidikan tidak bisa digratiskan?
Jawabannya bukan karena negara tidak mampu, melainkan karena pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai investasi utama pembangunan. Selama pendidikan masih dipandang sebagai pengeluaran rutin, pemerintah akan selalu merasa bahwa pendidikan gratis terlalu mahal. Namun, apabila pendidikan dipahami sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas manusia, produktivitas, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi, biaya yang dikeluarkan pemerintah sesungguhnya akan kembali kepada negara dalam bentuk manfaat yang jauh lebih besar.
Pendidikan gratis bukan berarti pendidikan tidak membutuhkan biaya. Sekolah tetap memerlukan guru, gedung, buku, laboratorium, teknologi, listrik, internet, dan berbagai fasilitas pendukung. Pendidikan gratis berarti seluruh biaya pokok tersebut ditanggung negara melalui anggaran publik, sehingga peserta didik dan keluarganya tidak lagi dibebani pungutan yang menghambat akses terhadap pendidikan.
Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Anak seorang petani, buruh, pedagang kecil, pengemudi, guru, maupun pejabat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jika kualitas pendidikan ditentukan oleh ketebalan dompet orang tua, maka negara sedang membiarkan ketimpangan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Pemerintah perlu mengubah fokus pembiayaan pendidikan. Tenaga pendidik, mulai dari guru hingga dosen, harus menjadi prioritas utama. Mereka bukan sekadar pekerja administratif yang bertugas mengisi laporan dan mengejar angka-angka formal. Guru dan dosen adalah sumber daya utama yang menentukan kualitas generasi masa depan. Gedung sekolah yang megah tidak akan berarti tanpa guru yang kompeten, sejahtera, dan memiliki waktu untuk mendidik.
Karena itu, gaji guru dan dosen seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk melalui skema yang adil bagi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan swasta yang menjalankan pelayanan publik. Pemerintah dapat menetapkan standar kompetensi, beban kerja, evaluasi kinerja, serta standar penghasilan nasional. Dengan demikian, tidak ada lagi guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi menerima penghasilan yang tidak layak, atau dosen yang dipaksa mencari pekerjaan tambahan karena pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan hidup.
Ketika guru dan dosen digaji secara layak oleh pemerintah, dampaknya tidak berhenti di ruang kelas. Jutaan tenaga pendidik akan memiliki daya beli yang lebih kuat. Mereka akan membeli kebutuhan rumah tangga, membayar jasa, memperbaiki rumah, menggunakan transportasi, dan menggerakkan kegiatan ekonomi di lingkungannya. Uang yang dibayarkan pemerintah sebagai gaji tidak menghilang. Uang itu kembali beredar di pasar, menghidupkan usaha kecil, menciptakan permintaan, dan pada akhirnya menghasilkan penerimaan negara melalui aktivitas ekonomi.
Hal yang sama berlaku pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Ketika pemerintah membangun dan memperbaiki sekolah, kampus, laboratorium, perpustakaan, pusat pelatihan, jaringan internet, serta rumah dinas guru di daerah terpencil, pemerintah sebenarnya sedang membuka banyak lapangan pekerjaan. Pembangunan tersebut membutuhkan arsitek, insinyur, pekerja konstruksi, teknisi listrik, tenaga teknologi informasi, produsen meja dan kursi, penyedia buku, petugas kebersihan, tenaga keamanan, hingga pelaku usaha transportasi dan konsumsi.
Dengan kata lain, anggaran pendidikan mempunyai efek berganda. Satu sekolah yang dibangun bukan hanya menjadi tempat belajar bagi ratusan anak, tetapi juga menciptakan pekerjaan bagi banyak orang. Satu perguruan tinggi yang diperkuat bukan hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di sekitarnya. Rumah makan, tempat tinggal, percetakan, transportasi, perdagangan, dan berbagai jasa akan berkembang mengikuti aktivitas pendidikan.
Pendidikan gratis juga akan meningkatkan daya beli keluarga. Selama ini, sebagian besar pendapatan keluarga habis untuk membayar biaya pendidikan. Apabila biaya tersebut ditanggung pemerintah, uang keluarga dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, memperbaiki tempat tinggal, memperoleh pelayanan kesehatan, mengembangkan usaha, atau menabung. Peningkatan konsumsi rumah tangga itu akan menggerakkan perekonomian secara langsung.
Contohnya sederhana. Jika sebuah keluarga menghabiskan Rp1 juta setiap bulan untuk pendidikan dua anak, pembebasan biaya pendidikan akan membuat keluarga tersebut memiliki tambahan kemampuan belanja sebesar Rp12 juta dalam setahun. Jika kebijakan itu dirasakan oleh jutaan keluarga, jumlah uang yang kembali beredar dalam perekonomian dapat mencapai nilai yang sangat besar. Warung, pasar, usaha mikro, industri pakaian, transportasi, dan sektor jasa akan ikut menerima manfaatnya.
Lebih jauh, pendidikan gratis akan memperluas kesempatan anak-anak untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Banyak anak Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi gagal melanjutkan pendidikan karena biaya. Negara akhirnya kehilangan calon dokter, insinyur, guru, peneliti, ahli pertanian, teknisi, seniman, dan wirausahawan hanya karena keluarga mereka tidak mampu membayar sekolah atau kuliah.
Kerugian seperti ini jauh lebih mahal daripada biaya pendidikan gratis. Ketika seorang anak putus sekolah, negara bukan hanya kehilangan satu peserta didik. Negara kehilangan potensi produktivitas, inovasi, penerimaan pajak, dan kontribusi sosial yang mungkin dihasilkan anak tersebut selama puluhan tahun. Sebaliknya, ketika negara membiayai pendidikannya, anak itu memiliki peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan keluarga, membayar pajak, menciptakan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
Pendidikan gratis juga dapat menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Kemiskinan sering diwariskan karena anak dari keluarga miskin hanya dapat mengakses pendidikan dengan kualitas rendah. Ketika dewasa, mereka memperoleh pekerjaan berpenghasilan rendah, kemudian mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya. Siklus itu terus berulang. Pendidikan gratis dan berkualitas dapat memutus lingkaran tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama sejak awal.
Namun, pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menghapus uang sekolah. Negara harus memastikan kualitas pendidikan merata. Jangan sampai pendidikan gratis hanya tersedia dalam bentuk gedung tanpa guru, sekolah tanpa laboratorium, kampus tanpa kegiatan penelitian, atau pembelajaran tanpa akses internet. Gratis harus berarti seluruh kebutuhan dasar pendidikan tersedia secara layak, mulai dari tenaga pendidik, buku, perangkat belajar, fasilitas praktik, hingga dukungan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Pemerintah juga perlu memperbaiki distribusi guru dan dosen. Saat ini, tenaga pendidik berkualitas cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil masih kekurangan guru, fasilitas, dan akses teknologi. Negara dapat memberikan insentif khusus, rumah dinas, jaminan karier, serta dukungan keluarga bagi tenaga pendidik yang bersedia mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pendidikan gratis harus disertai pemerataan mutu agar tempat kelahiran tidak menentukan masa depan seorang anak.
Pembiayaan pendidikan gratis tentu memerlukan keberanian politik dan perbaikan tata kelola. Pemerintah harus menutup kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak produktif, menata kembali subsidi yang tidak tepat sasaran, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan anggaran pendidikan benar-benar sampai ke ruang kelas. Digitalisasi penganggaran dan pengadaan juga penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana secara terbuka.
Pengawasan harus diperketat karena anggaran besar selalu memiliki risiko penyimpangan. Namun, risiko korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk membebankan biaya kepada masyarakat. Yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya, bukan mengurangi hak rakyat. Setiap sekolah dan perguruan tinggi yang menerima pembiayaan negara harus membuka laporan penggunaan anggaran, standar pelayanan, jumlah peserta didik, kebutuhan tenaga pendidik, serta hasil evaluasi secara transparan.
Pendidikan gratis dapat dilakukan secara bertahap tetapi dengan arah yang jelas. Pemerintah dapat memulai dengan memastikan pendidikan dasar dan menengah benar-benar bebas pungutan, memperluas pembiayaan pendidikan vokasi, kemudian membangun sistem perguruan tinggi publik yang semakin terjangkau hingga akhirnya bebas biaya bagi warga negara yang memenuhi persyaratan akademik dan tanggung jawab belajar. Prioritas dapat diberikan kepada bidang-bidang strategis yang dibutuhkan negara, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, teknik, teknologi, energi, dan industri.
Penerima pendidikan gratis juga harus mempunyai tanggung jawab sosial. Lulusan yang dibiayai negara dapat diwajibkan mengabdi dalam jangka waktu tertentu sesuai keahliannya, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga profesional. Seorang dokter dapat mengabdi di daerah terpencil, seorang guru ditempatkan di wilayah kekurangan tenaga pendidik, dan seorang insinyur dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan cara itu, pendidikan gratis tidak menjadi pemberian tanpa arah, melainkan kontrak sosial antara negara dan warga negara.
Sudah saatnya Indonesia berhenti menganggap pendidikan sebagai barang dagangan. Sekolah dan perguruan tinggi boleh dikelola secara profesional, tetapi tujuan utamanya tidak boleh berubah menjadi mengejar keuntungan. Pendidikan adalah pelayanan publik dan instrumen negara untuk membangun peradaban. Jika pendidikan terlalu mahal, yang tersisih bukan hanya keluarga miskin, melainkan masa depan bangsa.
Pendidikan gratis bukan kebijakan populis dan bukan pula pemborosan. Pendidikan gratis adalah investasi ekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, program pengentasan kemiskinan, strategi peningkatan daya beli, dan fondasi pembangunan nasional dalam satu langkah sekaligus. Melalui pembiayaan guru dan dosen, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan akses pendidikan bagi seluruh rakyat, pemerintah dapat menciptakan pekerjaan hari ini sekaligus menyiapkan tenaga produktif untuk masa depan.
Negara yang berani membiayai pendidikan rakyatnya sedang membangun kekuatan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, negara yang membiarkan pendidikan menjadi mahal sedang mempersempit kesempatan rakyat sekaligus menyia-nyiakan potensi generasinya sendiri.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi, “Apakah negara mampu menggratiskan pendidikan?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah, “Berapa besar kerugian bangsa jika negara terus membiarkan pendidikan menjadi mahal?”
Pendidikan harus bisa gratis karena kecerdasan tidak hanya lahir dari keluarga kaya. Bakat dapat tumbuh di rumah petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, maupun keluarga sederhana. Tugas negara adalah memastikan tidak satu pun potensi anak bangsa padam hanya karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk membayar pendidikan.
Jakarta, 2 Mei 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
Jurnalis Agung 
Syaiful khakim 
Kodim 0620 kabCirebon 
Anker Putra... 
